Komisi V akan perjuangkan kebutuhan Basarnas Kalbar

DPR RI - Kebutuhan personel dan peralatan Badan SAR Nasional (Basarnas) Kalimantan Barat menjadi fokus perhatian Komisi V DPR RI Pasalnya, wilayah geografis Kalimantan Barat begitu luas dan merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga, maka sangat diperlukan personel dan peralatan yang memadai.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Barat ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari pihak Basarnas atas kekurangan personel dan peralatan serta rencana pembentukan pos di Kabupaten Sintang.

“Saya termasuk yang memperjuangkan supaya ada kantor SAR di Sintang, karena jangkauan dari Kota Pontianak ke daratan pulau Kalimantan Barat sangat jauh,” ungkapnya disela-sela kunjungan ke Kalbar, Senin (30/4).

Lasarus menambahkan, tenaga SAR memanglah harus menyebar dititik tertentu, hingga terjangkau pada masyarakat yang membutuhkan, sehingga kecepatan dan ketepatan sampai ke lokasi yang membutuhkan pertolongan bisa cepat dan terukur.

Ia menegaskan juga bahwa yang perlu diperhatikan Basarnas dalam memberikan pertolongan adalah ketepatan waktunya, sehingga personel, peralatan sangat penting bagi mereka.

“Saya berpandangan bahwa tenaga SAR harus menyebar dititik-titik tertentu, sehingga jangkauan ke kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Kalimantan Barat tidak membutuhkan waktu lama,” jelas politisis PDI Perjuangan itu.

“Tugas utama SAR itukan bagaimana mereka bisa sampai di tempat kecelakaan secepat mungkin, sehingga bisa melakukan pertolongan utama menyelematkan apabila yang masih bisa diselamatkan,” imbuh Lasarus.

Menurutnya, jika patokannya dari Kota Pontianak, menjadi tidak logis apalagi fasilitas dan jumlah personel sangat terbatas, sehingga menjadi konsen untuk setiap tahun adanya penambahan yang pantas dan wajar. Harapannya Basarnas bisa melaksanakan tugasnya serta mengawal seluruh daratan dan pantai yang ada di Kalbar, manakala ada bencana atau kecelakaan bisa bertindak dengan cepat di lokasi kejadian.

Politisi dapil Kalbar itu juga meminta agar Basarnas segera mengajukan kebutuhan personel dan peralatan kepada pemerintah pusat, sehingga nanti bisa dialokasikan dalam APBN.