Komisi IX minta pemerintah serius tanggapi razia TKI di Malaysia

DPR RI - Komisi IX DPR prihatin dengan kondisi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Malaysia. Pemerintah pun diminta serius dalam menanggapi penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Diraja Malaysia.

Dalam hal ini, pemerintah setidaknya dapat memastikan bahwa razia dan penangkapan yang dilakukan pemerintah Malaysia tidak menggunakan unsur kekerasan dan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu melakukan diplomasi bilateral kepada pemerintah Malaysia, agar TKI di sana diperlakukan secara khusus.

"Termasuk mengupayakan agar pengurusan lagalitas dokumen kerja dan izin tinggal TKI kita bisa dipermudah dengan biaya yang tidak memberatkan," ujar Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/7).

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu mempersiapkan bantuan hukum yang diperlukan, sehingga TKI yang terjaring dapat menghadapi proses hukum sebagaimana mestinya.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan TKI non prosedural dengan melakukan pendataan yang benar, dan jika diperlukan, membantu biaya kepulangan mereka dari anggaran APBN yang ada," terangnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay, pemerintah juga perlu memiliki jumlah angka yang pasti mengenai keseluruhan TKI di luar negeri. Sehingga pengawasan dan perlindungan bisa maksimal.

"Pemerintah harus juga punya roadmap yang jelas," tegasnya.