Komisi IX minta pemerintah segera ambil sikap soal peredaran obat PCC

DPR RI - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta agar pemerintah segera melakukan tindakan yang diperlukan terkait beredarnya obat PCC. Pasalnya, sudah banyak laporan yang disampaikan masyarakat terkait penyalahgunaan obat yang dimaksud. Belum lagi adanya laporan orangtua yang telah memberikan pernyataan terkait anaknya yang menjadi korban.
"Dalam dua hari terakhir ini, group medsos komisi IX ramai membicarakan masalah ini. Awalnya teman-teman meragukan kebenarannya. Tetapi setelah beberapa teman mencoba mengkonfirmasi, kelihatannya berita itu benar," kata Saleh.
Semestinya, kata dia, BPOM bisa melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah peredaran obat tersebut. Apalagi konon obat tersebut berasal dari luar negeri. Tentu izin edarnya dan kandungan isinya perlu diperiksa. Jika betul berbahaya, harus segera ditarik dan oknum yang mengedarkannya harus ditemukan.
"Obat yang tidak terdaftar di BPOM saja tidak boleh beredar, apalagi obat yang berbahaya seperti ini. Harus ditemukan latar belakang pengedaran obat itu di kalangan para remaja," jelasnya.
Selain BPOM, BNN juga didesak untuk berperan aktif. Sebab, gajala yang ditimbulkan akibat obat tersebut keliahatannya mirip dengan narkoba. Bisa jadi, ini jenis narkoba baru yang belum banyak diketahui masyarakat.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
15 September 2017 15:24 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
15 September 2017 15:24 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
15 September 2017 15:24 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
15 September 2017 15:24 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
15 September 2017 15:24
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman