Komisi IX Minta Pemerintah Penuhi Kekurangan APD bagi Pejuang Covid-19

DPR RI - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah mempercepat dan memastikan pemenuhan kebutuhan dan distribusi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Pemerintah juga diminta melaksanakan rapid test sebagai upaya perlindungan kepada seluruh tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penangan Covid-19.

"Untuk melakukan perlindungan kepada pejuang Covid-19, pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan APD dan melakukan  rapid test sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO,"  ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Gugus Penangan Covid-19, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara virtual, Kamis (2/4/2020). 

Menurut Ansory, kekurangan APD menyebabkan banyaknya tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 berguguran. "APD belum terpenuhi dengan merata dan menyeluruh hingga saat ini. Ini menyebabkan tenaga medis kita banyak yang meninggal dunia," katanya. 

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk asosiasi alat kesehatan dan industri farmasi. “Untuk pemenuhan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan bagi upaya deteksi, pencegahan dan respon penangan Covid-19 seperti masker, rapid test, reagen, VTM (Virus Transport Medium), Nasal Swab Dacron, dan ventilator sesuai standar yang ditetapkan Kemenkes dengan tetap mengutamakan pendayagunaan industri dalam negeri," katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari yang meminta pemerintah segera memenuhi APD yang kosong di berbagai wilayah. Mengingat masyarakat yang terdampak Covid-19 setiap hari semakin meningkat. 

"Meningkatnya pasien Covid-19 menyebabkan kebutuhan APD juga meningkat, kami minta kekurangan ini segera dipenuhi. Kalau bisa tolong berikan contact centre jika ada keluhan APD yang kosong di suatu daerah," tegasnya. 

Selain pemenuhan APD, pihaknya juga menanyakan terkait ketersediaan obat yang ada di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Ia berharap tidak terjadi kekosongan obat. "Karena kita tahu, bahan baku obat 90 persen kita impor, karena proses impor saat ini terkendala, tolong ada perhitungan yang matang jangan sampai ada kekosongan obat," katanya.