Komisi IX dan Kemenaker bahas roadmap tenaga kerja dalam 50 tahun
DPR RI - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta penjelasan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengenai roadmap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan usaha Kemenaker dalam kurun 50 tahun, karena akan ada 50 juta pekerja konvensional yang tergerus dengan dunia digital. Hal ini dampak dari era digitalisasi dan bonus demografi yang akan menyebabkan hilang dan munculnya sejumlah peluang pekerjaan baru.
"Walaupun ada transformasi 40 juta tenaga kerja ke digital, artinya masih ada 10 juta tenaga kerja yang diprediksi tidak bekerja. Kita minta penjelasannya," paparnya saat rapat kerja dengan Menaker beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).
Pembahasan tentang roadmap tenaga kerja dalam kurun 50 tahun sebagai upaya untuk mengantisipasi 'terbunuhnya' sejumlah pekerjaan akibat perkembangan teknologi informasi. Kemenaker pun telah menyiapkan pemetaan menyangkut sektor pekerjaan yang bakal tumbuh dan menyusut sampai 15 tahun ke depan.
"Intinya perubahan industri sebagai akibat revolusi teknologi informasi harus diantisipasi secara cepat karena di satu sisi menciptakan peluang kerja baru. Tapi di sisi lain juga membunuh pekerjaan yang lama," kata Menaker Hanif.
Hanif mengajak semua pihak optimistis menghadapi revolusi industri yang terjadi sejak tahap 1 hingga 4, agar tetap bisa survive. "Masalahnya tinggal apakah survive di negara kita lebih cepat dari negara lain atau tidak. Karena itu kuncinya selain terletak pada kualitas juga speed dalam mengantisipasi," ungkap Hanif.
Hanif membeberkan, sejumlah pekerjaan yang akan meningkat pada tahun 2017-2020 di antaranya trainer, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, SDM, dokter, programmer dan layanan berita reguler.
Sedangkan sejumlah pekerjaan yang mengalami penurunan yaitu manajer administrasi, mekanis, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator, mesin jahit, perangkat komunikasi dan radio.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
22 Maret 2018 11:14 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
22 Maret 2018 11:14 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
22 Maret 2018 11:14
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman