Komisi III Sesalkan Tewasnya Tahanan Narkoba Karena Dugaan Kekerasan
DPR RI - Analis Pelanggaran HAM Komnas HAM Nina Chesly menyampaikan bahwa pihak Komnas HAM menemukan fakta terkait seorang tahanan narkoba Polres Jakarta Selatan bernama Freddy Nicolaus yang tewas setelah sempat dimintai uang senilai Rp15 juta oleh oknum polisi.
Uang itu diperuntukkan biaya kamar tahanan. Karena Freddy tidak sanggup bayar, ia diduga mengalami kekerasan seperti dipukul hingga disetrum.
Berkaitan dengan temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan kegeramannya. Beliau menyesalkan mengapa kejadian tewasnya tahanan seperti ini kerap terjadi, dan beliau meminta kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini.
“Lagi-lagi kita mendengar berita tentang tewasnya tahanan karena dugaan penganiayaan, dan ini benar-benar mengusik hati nurani kita semua. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena sangat menyalahi prinsip-prinsip HAM. Karenanya saya meminta kepada Polri agar menindak lanjuti temuan dari Komnas HAM, usut tuntas semua pelaku yang terlibat,” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (21/4).
Selanjutnya, Sahroni menyebut bahwa upaya perbaikan kondisi lapas harus menjadi perhatian utama semua pihak, terutama penegak hukum. Pasalnya, tahanan juga memiliki hak-hak dasar untuk bisa mendapatkan akses rasa aman dan terlindungi.
“Sangat diperlukan pembenahan sistem lapas, agar kasus-kasus kekerasan seperti ini tidak terjadi lagi. Kita tentunya tahu bahwa tahanan juga memiliki hak dasar yang tidak bisa dicabut seenaknya karena mereka melakukan tindakan kriminal. Jadi tolong pada para penegak hukum agar memperbaiki sistemnya, agar hal yang sama tidak terjadi lagi,” demikian Sahroni.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
21 April 2022 18:31 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
21 April 2022 18:31 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
21 April 2022 18:31
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman