Komisi III Minta Polri Perketat Pengawasan Antisipasi Vaksin Palsu Masuk Indonesia
DPR RI - Pemerintah diimbau mewaspadai kehadiran vaksin palsu. Hal itu berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Kepolisian Global interpol terkait temuan adanya sindikat distributor vaksin virus corona (Covid-19) palsu global di China dan Afrika selatan.
Oleh karenanya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri untuk segera turun tangan serta melipatgandakan pengawasan terhadap distribusi pengedaran vaksin di Indonesia.
“Adanya isu terkait vaksin palsu yang tersebar di beberapa negara di Asia dan Afrika ini sungguh menghawatirkan. Memang untuk saat ini vaksin palsu tidak ditemukan di Indonesia, akan tetapi, dengan ada informasi tersebut kita perlu waspada. Saya meminta kepada Polri untuk mengawal penuh, mengawasi jalur distribusi, serta melakukan upaya mitigasi mencegah perederan vaksin palsu ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya pada wartawan hari ini (8/3).
Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan meskipun vaksin palsu belum ditemukan, Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan mendapatkan vaksin palsu tersebut
“Besarnya penduduk Indonesia yang harus divaksin membuat potensi orang-orang jahat yang ingin memasukan vaksin palsu sangat besar. Banyak permintaan, supplynya juga masih dikit, hingga peluang vaksin palsu juga semakin tinggi”
Kata Sahroni, pengawasan penting demi mengantisipasi turunnya kepercayaan masyarakat karena informasi keberadaan vaksin palsu tersebut.
“Pemerintah kita sedang berupaya mensosialisasikan pentingnya melakukan vaksin Covid-19. Jangan sampai temuan vaksin palsu ini menimbulkan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksin. Karenanya, peredaran vaksin palsu ini perlu betul-betul diantisipasi,” demikian Sahroni.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
08 Maret 2021 13:17 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
08 Maret 2021 13:17 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
08 Maret 2021 13:17
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman