Komisi III Minta Polisi Bantu BKN Usut Dugaan 97 Ribu ASN Fiktif

DPR RI - Pada Senin (24/5) lalu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana menyebut bahwa tedapat data sebanyak 97.000 PNS yang setelah ditelusuri ternyata fiktif atau tidak ada orangnya. Meski begitu, pemerintah hingga saat ini masih memberikan gaji dan dana pensiun. Adapun fakta ini terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengaku bingung. Dirinya heran bagaimana bisa negara mengeluarkan dana ke ASN fiktif selama bertahun-tahun. Karenanya, Sahroni meminta Polri bersama BKN bekerja sama menelusuri hal ini.

“Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa hampir 100 ribu orang nggak ada wujudnya, tapi negara terus membayarkan gaji mereka selama bertahun-tahun? Ini jelas ada yang tidak beres, dan saya meminta kepolisian untuk membantu BKN dalam mengusut kejadian ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (25/5).

Tak hanya membongkar kasusnya, Sahroni juga meminta polisi untuk turut menelusuri ke mana larinya uang gaji kepada para PNS Fiktif tersebut.

“Ini harus diinvestigasi secara serius, dan polisi juga harus menelusuri ke mana uang ini sampenya? mengapa bisa terus terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Jangan-jangan ada penyelewengan pidana,” tandasnya.