Komisi III Dukung Sinergi BNPT-PPATK untuk Bongkar Dugaan Dana Teroris ACT
DPR RI - Laporan khusus Majalah Tempo terkait pengelolaan dana di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Trans(ACT) berbuntut panjang. Baru saja, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pihaknya mengindikasi temuan transaksi ACT diduga berkaitan dengan terorisme.
Sebagai tindak lanjut atas laporan ini, kepala BNPT Boy Rafli menegaskan bahwa pihaknya juga sudah turun tangan mendalami dan melakukan rangkaian penyelidikan.
Menanggapi perkembangan yang ada, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Sahroni meminta agar BNPT dan PPATK bekerjasama dengan penuh sinergi untuk mengusut laporan dana ACT hingga tuntas.
“PPATK menyebutkan bahwa pihaknya menemukan adanya aliran dana dari ACT yang diduga masuk ke organisasi teroris. Meski sudah dibantah, saya melihat otoritas berwenang, dalam hal ini BNPT tarus terus menelusuri indikasi yang ada. Saya mendukung PPATK dan BNPT untuk bekerjasama secara sinergis demi membongkar berbagai dugaan ini. Jangan sampai kita kecolongan,” ujar Sahroni salam keterangannya hari ini (5/7).
Lebih lanjut, Sahroni meminta kepada BNPT turut berkoordinasi dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan.
“Perlu di ingat, kita adalah negara yang menentang penuh aksi terorisme, jadi jangan sampai ada Lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang. Harus ditanggapi dengan serius, untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan,” tandasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
05 Juli 2022 20:02 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
05 Juli 2022 20:02 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
05 Juli 2022 20:02
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman