Komisi III Apresiasi OTT KPK Terhadap Wali Kota Bekasi
DPR RI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah uang, namun belum ada angka pasti berapa jumlah uang yang telah diamankan KPK.
Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya. Menurut Sahroni, OTT ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.
"Beberapa waktu belakangan, kita dengar banyak sekali keraguan-keraguan terhadap kinerja KPK karena berbagai isu yang tengah dihadapinya. Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan. Mereka menjawab keraguan dengan prestasi," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (6/1).
Lebih lanjut, Sahroni menyebut bahwa penangkapan ini juga membuktikan kualitas kerja KPK yang baru, di mana mereka bekerja sangat hati-hati dan dalam senyap.
"Inilah KPK yang sekarang. Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya. Tidak perlu gaduh, cukup dalam senyap, yang penting duit rakyat terselamatkan," demikian Sahroni.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
06 Januari 2022 15:24 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
06 Januari 2022 15:24 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
06 Januari 2022 15:24 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
06 Januari 2022 15:24 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
06 Januari 2022 15:24
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman