Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi: Waspadai perang asimetris

DPR RI - Aggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan bangsa Indonesia untuk mewaspadai perang asimetris. Menurutnya, perang asimetris adalah perang yang terjadi tidak menggunakan senjata fisik.
Lebih lanjut Bobby menjelaskan, perang asimetris merupakan perang yang menggunakan ide-ide untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan strategi-strategi modern.
"Perang asimetris (di Indonesia) sudah sejak 1998, lewat aksi mahasiswa tahun 1998. Ada infrastruktur opini melalui media sosial," kata Bobby dalam acara Pengajian Kebangsaan serta diskusi bersama Menangkal Perang Asimetris dan Upaya Penguatan Idiologi Pancasila yang diselengarakan AMPG di Jakarta, Senin (24/7).
Bobby mengungkapkan, kepentingan pelaku perang asimetris di Indonesia ini karena NKRI ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara industri maju. Selanjutnya, dijadikan sebagai pasar bagi industi negara maju, dan NKRI sebagai pasar untuk memutar ulang kelebihan kapital yang diakumulasi negara-negara itu.
"Indonesia adalah korban (perang asimetris). Perlu ada kebijakan-kebijakan yang fokus untuk menanggulangi hal ini," katanya.
Dirinya juga beranggapan, empat pilar pancasila dapat menjadi solusi atau benteng untuk menekan perang asimetris. Dan Partai Golkar sebagai penjaga Pancasila.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi berpendapat, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Partai Golkar dapat mengambil peran dan bela negara menjadi imun dari peperangan asimetris.
"Kesiapan kita sebagai negara, kita sebagai personal sebagai bagian dari peperangan asimetris. Nah ini bisa dilakukan oleh AMPG dan Partai Golkar," ucapnya dilokasi yang sama.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
24 Juli 2017 18:15 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
24 Juli 2017 18:15 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
24 Juli 2017 18:15 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman