Komisi I bahas rencana kerja sama telekomunikasi Indonesia-Rusia

DPR RI - Komisi I DPR RI membahas rencana kerja sama bidang telekomunikasi dan kedirgantaraan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Rusia, Roscosmos. Dalam kesempatan itu, Direksi Roscosmos menyampaikan beberapa tawaran kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Ada beberapa hal yang disampaikan Delegasi Rusia. Intinya mereka menyampaikan semacam penawaran, dan penjelasan terhadap produk-produk antariksa mereka, mulai dari yang berkaitan dengan antariksa sepenuhnya, peluncuran-peluncuran roket dan juga untuk telekomunikasi,” kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, usai memimpin pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

Dalam kesempatan ini, Kharis didampingi segenap Pimpinan Komisi I DPR RI, seperti Meutya Viada Hafid (F-PG), Asril Hamzah Tanjung (F-Gerindra), Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan), dan Hanafi Rais (F-PAN). Hadir juga Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri (F-PAN). Sementara itu, Ketua Delegasi Rusia, Director of Bussiness Development Roscosmos Anna Kudryavtseva didampingi Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Oleg V. Kopylov.

Dalam pertemuan, tambah Kharis, Rusia menyampaikan sangat siap untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bidang telekomunikasi, yang juga merupakan wilayah kerja Komisi I DPR RI. Menurutnya, Rusia sangat ingin menjalin persahabatan dengan melakukan kerja sama di bidang telekomunikasi.

“Saya kira ini berkaitan dengan Kemenkominfo, dan Kemenkominfo punya rencana untuk mengembangkan telekomunikasi. Sepanjang nanti sesuai atau seperti yang diinginkan Kemenkominfo, saya kira kita tunggu. Tentunya ini tidak dari Rusia saja, ada juga dari vendor-vendor yang lain atau negara-negara yang lain menawarkan teknologi, yang saya kira hampir sama,” papar politisi F-PKS itu.

Dalam kesempatan ini juga terungkap mengenai rencana kedatangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin ke Indonesia dalam waktu dekat. “Mereka sedang menyiapkan rencana kunjungan Presiden Putin. Mereka berharap, jika semua persiapannya beres, disampaikan oleh mereka, Presiden Putin akan berkunjung ke Indonesia sebelum akhir tahun ini. Tapi tergantung dari persiapan mereka,” tandas politisi dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Oleg V. Kopylov menyampaikan, pihaknya merencanakan kedatangan Presiden Putin ke Indonesia. Jika substansi persiapan dan persiapan lainnya sudah selesai, maka kunjungan dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun ini.

“Kami berharap kedatangan Presiden Rusia ke Indonesia, dapat menandatangani kerja sama dan beberapa proyek. Utamanya hubungan kemitraan strategis, sehingga memiliki fungsi strategis dan memperhatikan ekonomi kedua negara, sehingga kerja sama ini konkret. Selain itu, hubungan ekonomi menjadi kuat dan menjadi pondasi bagi kedua negara,” kata Kopylov.

Di sisi lain, Kopylov berharap Komisi I DPR RI dapat medukung rencana kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Roscosmos. “Saya menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Komisi I terhadap hubungan kerja sama, dan berharap pada dukungan-dukungan kerja sama berikutnya,” kata Kopylov.

Sementara itu, Director of Bussiness Development Roscosmos Anna Kudryavtseva memaparkan, Roscosmos merupakan 100 persen milik Pemerintah Federasi Rusia. Ada tiga fungsi utama Roscosmos, yakni menentukan kebijakan negara, regulasi, dan melakukan kegiatan komersial di bidang dirgantara dan antariksa.

“Ada banyak prestasi yang telah dicapai Roscosmos. Mulai dari peluncuruan kosmonot pertama, dibuatnya roket antariksa, stasiun antariksa, yang telah dilaksanakan lebih dari 3 ribu peluncuran. Roscosmos juga bisa disebut kota kecil, dimana ada 70 organisasi bersangkutan, dan lebih dari 250 petugas,” kata Anna.

Anna menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan Kemenkominfo. Sebagai langkah pertama, pihaknya mengusulkan kepada Indonesia adalah pembuatan satelit geostasioner yang diusulkan Kemenkominfo.

“Kami menawarkan untuk mendirikan semua infrastruktur yang diperlukan untuk proyek tersebut, pembiayaan, dan joint venture dengan perusahaan Indonesia. Untuk memanfaatkan wahana antariksa itu selama 10 tahun,” jelas Anna.