Ketua DPR: Tombol Bahaya Harus Dinyalakan untuk Kondisi Darurat Covid-19 Ini
DPR RI - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan Covid-19. Ia menuturkan, PSBB perlu diterapkan di daerah zona merah. Sementara, daerah lain perlu juga pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan dalam keterangannya, Senin (21/6).
Politikus PDIP ini mengatakan, ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan. Mobilitas penduduk tinggi, serta penerapan protokol kesehatan belum optimal.
Pemerintah pusat, kata Puan, harus segela menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak. Serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di zona merah.
Puan juga menyoroti adanya kelompok masyarakat sipil meneken petisi online mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown.
Sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi ini.
"Arah kebijakan dari pemerintah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah)," ujar Puan.
"Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19," sambung mantan Menko PMK ini.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
21 Juni 2021 17:46 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
21 Juni 2021 17:46 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
21 Juni 2021 17:46
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman