Ketua DPR tidak ingin anggaran pendidikan sia-sia

Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak ingin anggaran pendidikan pada APBN 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 487,9 triliun habis begitu saja tanpa membawa kemajuan bagi perkembangan dunia pendidikan di tanah air.

 

Dibutuhkan political will yang tinggi dari pemerintah agar penerapan kebijakan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.

 

"DPR RI telah menjalankan amanah UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, dengan penganggaran tersebar ke berbagai pos kementerian. Besarnya anggaran tersebut harus dimaksimalkan agar dunia pendidikan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, yang dapat merespon secara cepat berbagai tantangan yang terus muncul seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional Science, Technology, Education, Arts, Cultural and Humaniora (STEACH), di Surabaya, Senin (29/10).

 

Turut hadir antara lain Dossy Iskandar (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI), Prof. Neo Peng Fu, Ph.D (Nanyang Technological University), Lourdes Tanhueco Nepomuceno, Ph.D (University of Philippines), Prof. Djojok Soepardjo (Wakil Rektor UNESA), Prof. Ismet Basuki (Direktur Pascasarjana UNESA), Prof. Nadi Suprapto, Ph.D (Dosen UNESA) dan Sahat Tua Simanjuntak (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur).

 

Politisi Partai Golkar ini menegaskan perlunya integrasi antara institusi pendidikan dengan dunia kerja dalam program link and match. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan berbagai institusi bisnis dan industri secara berkelanjutan untuk memastikan kurikulum pendidikan di universitas maupun sekolah kejuruan dapat diaplikasikan secara nyata di dunia kerja atau industri.

 

"Di tahun 2019 nanti, DPR RI dan pemerintah bisa mengalokasikan anggaran vokasi mencapai Rp 17,2 triliun yang disalurkan melalui enam kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Peningkatan anggaran yang mencapai tiga kali lipat tersebut sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja," papar Bamsoet.

 

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini secara khusus juga meminta dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Perguruan tinggi dituntut menghadirkan digitalisasi pendidikan, sebagai bentuk integrasi antara pendidikan dengan teknologi digital yang implementasinya menuntut perubahan pada berbagai aspek.

 

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah demokratisasi akses ilmu pengetahuan. Buku teks, pengajar serta ruang kelas bukan lagi satu-satunya sumber dan tempat belajar. Akses ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media utamanya memanfaatkan platform digital. Berikutnya, inovasi pendidikan berbasis teknologi, baik proses administrasi, akademik, keuangan, maupun proses dan metode pembelajaran,” urai Bamsoet.

 

Karenanya, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong institusi pendidikan terus melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Utamanya, melalui penyesuaian kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan, terutama dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT) dan big data analitic. Selain perlu adanya integrasi antara objek fisik, digital dan manusia.

 

"Untuk itu institusi pendidikan wajib menyediakan sarana, fasilitas dan infrastruktur IT. Seperti trafik, keamanan, kecepatan jaringan, pengelolaan beragam perangkat serta aplikasi yang terlibat di dalamnya, hingga pemanfaatan teknologi cloud dan hybrid," imbuh Bamsoet.

 

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjamin DPR RI bersama pemerintah terus menyiapkan diri membawa Indonesia sukses menghadapi Revolusi Industri 4.0. Langkah konkret sudah dilakukan melalui road map Indonesia 4.0 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu, dengan menitikberatkan pada pengembangan industri dan ketenagakerjaan.

 

"Jika road map tersebut dijalalankan secara konsisten, Indonesia akan tumbuh menjadi negara maju pada tahun 2030, masuk dalam barisan 10 besar negara-negara berpenghasilan tinggi di dunia. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7 persen, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sekitar 25 pesen dan dana riset mencapai 2 persen," terang Bamsoet.

 

Sejalan dengan road map Making Indonesia 4.0, Wakil Ketua Umum KADIN ini menyampaikan laporan MCkinsey pada tahun 2016. Diprediksi ekonomi digital mampu menyumbang USD 150 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia pada 2025.

 

“Dengan populasi 264 juta jiwa dan penetrasi pengguna internet mencapai 132 juta, cita-cita menjadikan Indonesia sabagai pusat e-commerce di ASEAN bukanlah mimpi belaka. Semua harus dimulai dari dunia pendidikan sebagai penghasil sumber daya manusia yang handal. Yang tidak hanya sebatas mampu mengoperasikan kecanggihan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga untuk mengelola dan melakukan pengembangan secara bekelanjutan,” pungkas Bamsoet. (*)