Ketua DPR: Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah yang sangat penting

DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa; Indonesia, menjadi pondasi dalam membangun bangsa yang majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seirama dengan jiwa Pancasila yang dirumuskan para founding fathers. Khususnya dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selain itu, kebhinekaan yang menjadi kekayaan bangsa wajib dirajut menjadi kesatuan yang menguatkan sebagaimana semboyan bhineka tunggal ika," ujar Bamsoet saat mengisi Dialog Kebangsaan bertema 'Ideologi Pancasila di Era Keterbukaan dan Digitalisasi,' di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, (28/10).

Tampil sebagai narasumber lain Pontjo Sutowo (Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia/FKPPI) dan Prof Syarif Imam Hidayat (Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur). Turut hadir pula dalam acara tersebut Titiek Soeharto (Wakil Ketua Umum FKPPI), Brigjen TNI Bambang Ismawan (Kasdam V Brawijaya), Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito (Gubernur Akademi Angkatan Laut), Kolonel Inf Sudaryanto (Danrem 084 Bhaskara Jaya), Brigjend (Purn) Abdul Hamid (Ketua PEPABRI Jawa Timur) dan Yahya Zaini (Staf Khusus Ketua DPR RI).

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi FKPPI Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan acara tersebut bertepatan dengan perayaan Sumpah Pemuda 1928. Ini membuktikan, FKPPI konsisten menggelorakan semangat kebangsaan di tengah kondisi bangsa menghadapi perubahan yang bersifat destruktif.

"Kemajuan teknologi informasi, terutama melalui media sosial, tidak saja membawa kemajuan. Melainkan juga membawa pengaruh negatif. Perang wacana, narasi, agitasi dan propaganda turut membawa derasnya arus informasi yang tidak bisa dibendung. Termasuk berkembangnya paham dan aliran yang tak sejalan dengan Pancasila. Tak heran jika bangsa kita seperti diobok-obok," tegas Bamsoet.

Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kondisi bangsa yang demikian menjadi anomali. Pembangunan di berbagai bidang melaju pesat, namun konflik sosial dan politik identitas justru seperti tumbuh subur. Hal ini tak lain akibat semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap anak bangsa.

"Baru di era Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan berada satu digit, yakni 9,8 persen. Kesenjangan sosial atau gini ratio juga turun menjadi 0,389. Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak karuan, pertumbuhan ekonomi kita bisa stabil dikisaran angka 5 persen. Berbagai proyek pembangunan dilakukan di wilayah Indonesia bagian Timur, yang sejak dulu terkesan di anak tirikan. Namun anehnya, bangsa kita seperti tak habis bertikai dalam kubangan SARA. Ironis sekali," tandas Bamsoet.

Karena itu, Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menilai perlunya memantapkan kembali ideologi Pancasila ke dalam sanubari setiap anak bangsa. Setidaknya, ada empat jalur utama yang bisa dilakukan.

Pertama, melalui jalur regulasi di mana perlunya UU Pemantapan Ideologi Pancasila, sehingga pemantapan ideologi Pancasila menjadi sistem nasional dalam politik ketatanegaraan. Kedua, melalui jalur kebijakan yang saat ini sedang dan terus dilakukan Presiden Jokowi, di mana setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, melalui jalur edukasi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Keempat, jalur media sosial sebagai sarana sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila.

"FKPPI atau siapapun praktisi platform media digital, harus bisa membuat aplikasi khusus Pancasila yang bisa di download di smartphone. Ini sebagai bentuk penyebaran dan pendidikan Pancasila Zaman Now. Karena platform digital harus kita manfaatkan sebagai sarana edukasi yang menyejukkan, bukan lahan adu domba, penyebaran hoax maupun ujaran kebencian," pungkas Bamsoet.