Ketua DPR: Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II masih bagus

Editor: Haris Kurniawan 09 Agustus 2017 16:20

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan Kuartal II 2017. Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen. Data IMF menunjukan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen.

Indonesia berada di posisi tiga besar di kelompok negara G-20 bersama India (7,2 persen), dan China (6,6 persen). Jauh di atas negara besar lain seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), dan Jepang (1,2 persen).

Mengomentari hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi pencapaian tersebut. Kata dia, di tengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh.

"Tak heran jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia," kata Novanto, Rabu (9/8).

Kata dia, walaupun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh menjadi 4,94 persen, ini bukanlah hal yang buruk. Bank Indonesia melaporkan, tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun. Artinya, kebijakan fiskal perekonomian tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat.

"DPR RI mendukung pemerintahan Jokowi - JK untuk terus melanjutkan reformasi memperbaiki iklim bisnis, menumbuhkan investasi, serta meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat."

"Jika diperlukan, pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Setidaknya sudah 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan terbukti memberikan efek positif dalam perekonomian nasional," jelasnya.

Dirinya pun mengimbau kalangan dunia usaha agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja yang akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Jika ada regulasi maupun hal lainnya yang dirasa tak bisa menopang dunia usaha, DPR RI siap menampung aspirasi dan mencari solusi.

"Saya juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan DPR RI mencapai Rp 60 triliun bisa segera disalurkan ke sekitar 75 ribu desa. Setiap desa rata-rata akan medapat Rp 1 miliar. Melalui penggunaan yang tepat dan cermat, diawasi seluruh kalangan masyarakat di desa, saya yakin dana ini akan mampu menggerakan roda perekonomian desa. Pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat," pungkasnya. (LOLITA SIANIPAR)