Ketua DPR: Level PPKM Turun, Momentum Gerakkan Ekonomi Masyarakat dengan Hati-hati
Ketua DPR Puan Maharani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Di mana sebelumnya, kedua wilayah itu disiagakan level 4 dan kini menjadi 3.
Mengomentari hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menyarankan, kepala daerah untuk mulai membangkitkan perekonomian yang sempat lesu akibat pembatasan mobilitas ketat. Namun begitu, tetap mengedepankan protokol kesehatan di masyarakat.
"Ini merupakan momentum baik yang harus direspons dengan hati-hati," kata Puan di Jakarta, Selasa (24/8). Dalam perpanjangan PPKM kali ini, ada 4 wilayah aglomerasi besar yang diturunkan dari level 4 ke level 3 untuk Pulau Jawa-Bali. Keempat wilayah aglomerasi itu adalah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Surabaya Raya, dan Semarang Raya.
Puan mengatakan, penurunan level PPKM di banyak daerah akan memicu mobilitas masyarakat karena dengan PPKM Level 3 dan Level 2, ada sejumlah relaksasi dari pembatasan-pembatasan kegiatan. Di antaranya adalah relaksasi aktivitas perdagangan, operasional 100% industri berorientasi ekspor dan penunjangnya (non-esensial), hingga dibukanya kembali mal meski dengan aturan yang ketat.
"PPKM yang turun level di sejumlah daerah akan menjadi kesempatan menggerakkan ekonomi masyarakat dan perekonomian di berbagai sektor yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," ungkap Puan. Walaupun begitu, Puan tetap meminta masyarakat untuk waspada. Puan mengatakan, disiplin terhadap protokol kesehatan tetap menjadi kunci agar bisa menekan penularan virus Covid-19.
"Masyarakat tetap harus hati-hati meskipun sejumlah pembatasan kegiatan sudah mulai dilonggarkan bagi daerah yang menerapkan PPKM Level 3. Selalu taat protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah agar tidak lagi ada peningkatan kasus Corona," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Puan mengingatkan semua pihak agar tidak abai di saat indikator penanganan Covid-19 mulai membaik. Selain mobilitas masyarakat tetap harus dilakukan secara hati-hati, kesigapan Pemda dan Satgas daerah diminta tidak turun. "Karena jika kasus Covid-19 kembali meningkat, artinya pembatasan kegiatan dan mobilitas akan diketatkan lagi. Dampaknya akan dirasakan masyarakat, termasuk dalam segi ekonomi," sebut Puan.
Lebih lanjut, Puan meminta agar program vaksinasi Covid-19 di daerah-daerah yang mengalami penurunan level PPKM tetap digencarkan. Puan menyatakan, vaksinasi tetap harus sama dalam kondisi apapun agar target herd immunity bisa segera terealisasi. "Vaksinasi harus tetap berjalan dengan cepat. Dan kami harap semua pihak menuntaskan target penyuntikan 2 juta vaksin dalam sehari dapat terus tercapai," ujarnya.
Apalagi, ditambahkan Puan, pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi rakyat. Kementerian Kesehatan menyatakan total akan ada 62,6 juta dosis vaksin yang datang bulan Agustus 2021, termasuk 1,56 juta dosis vaksin Pfizer yang baru-baru ini datang.
"Dan yang harus dipastikan adalah mengenai distribusi vaksin dari pusat ke daerah agar dilakukan secara optimal sehingga stok vaksin di daerah akan selalu ada. Dengan begitu rakyat bisa terlayani dengan baik," tegas Puan.
"Kami mendorong agar daerah lain, termasuk wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang saat ini masih berada pada Level 4 untuk meningkatkan perbaikan indikator penanganan Covid-19 di daerahnya," tuntasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
24 Agustus 2021 13:23 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
24 Agustus 2021 13:23 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
24 Agustus 2021 13:23 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
24 Agustus 2021 13:23 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
24 Agustus 2021 13:23
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman