Ketua DPR ingatkan MIKTA wujudkan kemitraan inklusif hadapi masalah bersama

DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan saat ini bangsa-bangsa di dunia tengah menghadapi sejumlah masalah yang harus dicarikan jalan keluar bersama. Persoalan yang ada mulai dari penurunan ekonomi, ketidakamanan yang meningkat, krisis migrasi dan pengungsi yang tak diperkirakan sebelumnya serta situasi lingkungan yang sulit.

"Tantangan global ini membuat negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) perlu mengambil upaya kolektif lebih kuat untuk mewujudkan kemitraan yang lebih inklusif antar para pemangku kepentingan. Kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan, antar pebisnis, komunitas, parlemen dan pemerintah negara anggota MIKTA," ujar Bamsoet saat menutup forum konsultatif MIKTA ke-4, di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/09/18).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, pertemuan konsultatif ketua parlemen negara MIKTA kali ini berlangsung pada masa-masa peran parlemen semakin dibutuhkan dari sebelumnya. Parlemen dibutuhkan untuk membentuk dinamika politik nasional baru yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan global.

"Sebagai platform kemitraan inovatif baru, MIKTA berdiri untuk memajukan aksi-aksi kolaboratif di tengah cepatnya dinamika global berubah. Anggota MIKTA adalah negara demokratis serupa yang memiliki kebersamaan sikap dan peran dalam memperkuat tata kelola global," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini menjelaskan, penyelenggaraan forum konsultatif keempat MIKTA mengangkat tema 'Creating Peace and Properity: The Role of Parliament'. Tema tersebut dipilih karena isu-isu perdamaian, keamanan dan kesejahteraan masih menjadi prioritas utama dalam masyarakat internasional.

"Forum terbagi menjadi empat sesi membahas isu-isu yang relevan dengan tema utama sidang MIKTA. Sesi pertama membahas tema industri kreatif, sesi kedua membahas penjagaan perdamaian dan keamanan, sesi ketiga tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan sesi terakhir membahas kerjasama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan," urai Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, pada diskusi sesi pertama yang dipimpin Korea Selatan, MIKTA sepakat industri kreatif memiliki potensi nilai tambah untuk ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Inklusivitas adalah kunci untuk memajukan pertumbuhan, terutama pada masa ketika peluang kerja baru tercipta lewat pola pikir digital.

"Kita menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk ekonomi yang lebih inklusif, seperti MIKTA Experts Meeting on Inclusive Digital Economy Accelerator Hub and MIKTA Start Up Fest. Kita juga menanti perhelatan berikutnya yakni World Conference on Creative Economy pada November 2018 di Indonesia," sebut Bamsoet.

Sesi berikutnya, lanjut Bamsoet, Turki memimpin untuk membahas penjagaan perdamaian dan keamanan. Sesi ini merangkum perhatian parlemen negara anggota MIKTA terhadap kapasitas PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia.

"Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan komitmen dukungan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional. Terkait hal itu, proses reformasi dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan, perlu terus dilakukan," ujar Bamsoet.

Australia memimpin sesi yang membahas mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. MIKTA sepakat dalam perdamaian dan pencegahan konflik tidak boleh ada bias jender. MIKTA juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik, tetapi juga melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan.

"Kita sepakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik. Termasuk melalui peraturan keterlibatan perempuan di penjaga perdamaian, proses pembangunan perdamaian, peningkatkan kepemimpinan perempuan, serta proses pengambilan keputusan," papar Bamsoet.

DPR RI sebagai tuan rumah memimpin sesi keempat terkait kerjasama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan. Parlemen MIKTA berkeyakinan bahwa laut menyediakan sumber daya luar biasa bagi kesejahteraan global.

"Kita prihatin dengan memburuknya sumber daya laut akibat penangkapan ikan yang berlebih dan pengasaman laut. Kita telah menggarisbawahi pentingnya kerjasama kemaritiman antar negara anggota MIKTA. Kerjasama yang selain bermanfaat secara ekonomi, juga berkelanjutan untuk masa depan laut, planet dan generasi yang akan datang," kata Bamsoet.

Menutup pertemuan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada seluruh delegasi atas partisipasi aktif dan kontribusinya dalam forum konsultatif MIKTA 2018 di Bali. Pertemuan serupa diharapkan terus dilakukan untuk bersama membahas persoalan yang tengah dihadapi dunia.

"Kami berharap kerjasama ke depan akan terus terbangun, termasuk ketika Meksiko melanjutkan kepemimpinan MIKTA pada tahun 2019. Semoga pertemuan kali ini dapat menginspirasi parlemen untuk aksi-aksi keparlemenan dan legislatif di masa mendatang," pungkas Bamsoet.

MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013, bertujuan untuk mendukung pemerintah global yang efektif. Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA.

Dalam pertemuan ini dari Indonesia hadir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fadel Muhammad, anggota Fraksi PPP DPR Hazrul Azwar, serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard. Dari Korea Selatan hadir Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Her Sang, anggota parlemen Korea Selatan Lee Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk. Australia diwakili Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines dan dari Meksiko hadir Dubes Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo Alvarez.