Ketua DPR harap kerja sama ekonomi digital Indonesia-Australia bisa ditingkatkan

DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap kerja sama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dapat terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dunia.

"Kami harapkan pemerintah Indonesia dan Australia bisa meningkatkan kerjasama di sektor digital. Pemanfaatan perkembangan di dunia siber, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui transaksi digital," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines, sebelum dimulai pertemuan Ketua Parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) di Bali, Sabtu (15/09/18).

Turut mendampingi Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Fadel Muhammad, anggota Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar, Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard. Sementara Sue Lines ditemani Sekretaris Kedubes Australia untuk Indonesia, Scot Bradford.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan transformasi digital akan semakin berkembang di tahun mendatang. Di tahun 2020, diperkirakan lebih dari empat miliar orang di dunia akan menggunakan perangkat komunikasi.

"Untuk mendorong ekonomi nasional berbasis digital, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid 14 pada November 2016. Tujuannya, membangun ekosistem perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik yang dituangkan dalam roadmap industri e-commerce," urai Bamsoet.

Selain itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengapresiasi ditandatanganinya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia. Kerjasama tersebut difokuskan pada pemberian bantuan teknis bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

"Indonesia kerap dijadikan pintu masuk bagi perdagangan manusia ke Australia. Khususnya, para imigran asal negara yang kerap didera konflik, seperti Afghanistan, Irak dan Sri Lanka. Karenanya, Australia akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama dalam memerangi perdagangan manusia ini," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini mengingatkan, kasus perdagangan manusia tidak bisa dianggap remeh, karena telah melibatkan jaringan internasional. Diperkirakan setiap tahunnya, sekitar 800 ribu orang diperdagangkan di lintas batas internasional.

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Namun, dengan adanya belasan ribu pulau dan lebih dari seratus pintu masuk resmi, pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan menangani masalah ini," kata Bamsoet.

Legislator Partai Golkar dari Dapil VII Jawa Tengah ini menegaskan, DPR RI juga mendukung penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan maritim, penanggulangan terorisme dan berbagai bidang kerja sama lainnya.

"Australia merupakan mitra strategis Indonesia. Kami percaya bahwa kedua negara akan selalu mengedepankan kepentingan bersama dalam membangun kerjasama bilateral. Kami dari parlemen, akan selalu mendukung upaya penguatan kerjasama bilateral Indonesia dengan Australia," pungkas Bamsoet.