Ketua DPR Desak KLHK Bentuk Gugus Tugas Pencegahan Karhutla
DPR RI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk gugus tugas khusus di setiap daerah. Gugus Tugas itu nantinya berfungsi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Berangkat dari catatan historis kasus Karhutla, Kementerian LHK perlu mengambil inisiatif untuk membentuk gugus tugas pada tingkat daerah yang tupoksi-nya melakukan atau menerapkan langkah-langkah preventif mencegah Karhutla," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/9).
Dia menjelaskan, gugus tugas ini harus bersinergi dengan TNI, Polri dan BMKG. Serta memiliki peralatan yang memadai untuk mencegah Karhutla.
"Selain mencegah pengrusakan atau pembakaran oleh manusia, sangat penting bagi gugus tugas seperti ini juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kecenderungan cuaca, khususnya dalam periode musim kering atau panas," ungkap politikus Golkar itu.
"Tentu saja gugus tugas ini patut diperlengkapi dengan peralatan yang memadai agar mampu responsif pada saat dibutuhkan," sambungnya.
Bamsoet menegaskan, Karhutla bisa dicegah jika pihak terkait menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dalam peraturan itu disebutkan semua pihak termasuk pemerintah daerah bisa turut mencegah adanya Karhutla.
"Dengan peduli, pemerintah daerah bisa menggerakkan semua potensi daerah setempat, termasuk masyarakat adat, untuk mencegah aksi pembakaran atau pengrusakan hutan," tutupnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
23 September 2019 11:18 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
23 September 2019 11:18 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
23 September 2019 11:18 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
23 September 2019 11:18 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
23 September 2019 11:18
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman