Ketua DPR: Berikan Respons Tegas pada KKB di Nduga
DPR RI - Ketua DPR Bambang Soesatyo berbelasungkawa atas meninggalnya tiga prajurit TNI dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, Kamis (7/3).
Untuk menjaga moral seluruh prajurit yang bertugas di Nduga, Ketua DPR mendorong pemerintah dan TNI mengeskalasi kekuatan atau penambahan pasukan di Nduga.
Dengan kekuatan yang lebih memadai, Ketua DPR juga mendorong dilakukannya eskalasi operasi. Setelah tewasnya sejumlah prajurit TNI dan warga sipil, diperlukan respons yang lebih tegas dan terukur. Karena itu, operasi yang lebih ofensif tampaknya sangat diperlukan untuk menumpas gerakan KKB di Nduga dan sekitarnya.
Apalagi, dari kronologi peristiwa kontak senjata Kamis kemarin, terkesan bahwa kekuatan KKB tidak bisa danggap remeh. KKB masih mampu memberi perlawanan dan mengganggu proses evakuasi ketika helikopter yang akan mengangkut prajurit TNI yang gugur masih ditembaki KKB.
Selain itu, kemampuan KKB membawa lari jenazah rekan mereka yang tewas juga membuktikan kekuatan KKB. Mereka memiliki markas dan tempat-tempat persembunyian di Nduga. Operasi yang lebih ofensif diperlukan untuk menjangkau dan menemukan tempat-tempat persembuyian KKB.
Selain memperkuat moral prajurit TNI, operasi yang lebih ofensif secara tidak langsung akan meningkatkan aspek pengamanan proses pembangunan infrastruktur di Nduga. Pembangunan di Papua hendaknya tidak boleh dihambat oleh gerakan KKB.
Ketua DPR juga berharap keluarga dari tiga prajurit yang tewas di Nduga itu tabah menghadapi musibah ini. Selain penghormatan kepada ketiga prajurit yang tewas, negara melalui TNI hendaknya memberi penghargaan dan apresiasi kepada keluarga yang ditinggalkan.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
08 Maret 2019 11:30 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
08 Maret 2019 11:30 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
08 Maret 2019 11:30
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman