Ketua DPR berharap konflik penertiban rumah dinas TNI AD di Yogya bisa damai

DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap konflik penertiban rumah dinas TNI AD di lahan Sultan Ground, Dipoyudan, Ngampilan, Yogyakarta dapat diselesaikan dengan damai. Terlebih warga mengaku sudah memegang surat Kekancingan (magersari) dari Keraton Yogyakarta.

"Mau bagaimanapun, mereka yang menempati rumah dinas tersebut merupakan saudara sebangsa. Orang tua mereka dahulu sudah berkorban untuk bangsa dan negara. Penertiban dengan kekerasan maupun tindakan yang melukai perasaan sebaiknya dihindari. Semua bisa diselesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Warga Dipoyudan, Ngampilan, Yogyakarta, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (22/10/18).

Sejumlah perwakilan warga yang hadir antara lain, Yenny Wahyu, Shiato, Imelda Sri, Eri Budiarto, Udi Marnov, Anton, Subiantoro, Billy, Gayis, Prajoko, dan Syarif Teguh. Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ditemani Satya Widya Yudha (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Bobby Adityo Rizaldi (Anggota Komisi I DPR RI), dan Gandung Pardiman (Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI).

Politisi Partai Golkar ini meminta berbagai permasalahan yang ada, jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, harus dilanjutkan melalui jalur hukum. Pengadilan merupakan tempat final menyelesaikan berbagai permasalahan. Sehingga tidak ada yang merasa paling benar dan tidak ada lagi klaim sepihak.

"Jika warga meyakini bahwa mereka menempati rumah dinas tersebut sesuai peraturan, silakan dilanjutkan ke jalur hukum. Karena jalur hukum merupakan satu-satunya tempat menyelesaikan masalah di luar musyawarah kekeluargaan. Apapun hasil hukumnya, harus dihormati semua pihak," terang Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta Komisi I DPR RI yang menjadi mitra TNI bisa segera melakukan kunjungan ke lokasi kejadian agar bisa melihat secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan. DPR RI akan memastikan agar hak-hak rakyat bisa terlindungi dan memastikan semua pihak tidak melakukan tindakan di luar jalur hukum.

"Sementara ini, semua pihak harus bisa menahan diri. Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI akan segera turun ke lapangan. Kita adakan dialog terbuka dengan semua pihak, baik warga, TNI, maupun jajaran Muspida setempat. Insya Allah nanti akan ditemukan jalan keluar terbaik, sehingga tidak ada yang terlalu dirugikan," pungkas Bamsoet.