Ketimpangan pembangunan terjadi di Bali
DPR RI - Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara, barat, dan timur. Pemerataan pembangunan ini menjadi perhatian serius di Bali.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan hal ini saat mengikuti Kunjungan Kerja Banggar yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin ke Bali, Selasa (27/3). Diketahui, dana transfer daerah ke Bali juga kerap terlambat datangnya, sehingga ini menjadi persoalaan saat Pemprov setempat ingin melakukan pemerataan pembangunan.
“Di Bali ini ada ketimpangan. Wilayah Bali selatan pendapatannya begitu besar, sehingga masyarakat dari Bali utara, barat, dan timur datangnya ke Bali selatan untuk mencari penghidupan. Ini yang harus dibenahi dan dicari kiat-kiat apa yang tepat, agar pembangunan ini merata. Artinya, jangan hanya terpusat di Bali selatan saja. Bali barat, timur, dan utara hanya sebagai tujuan wisata, tapi wisatawan menginap, makan, dan lain-lainnya di Bali selatan. Ini yang harus dipikirkan,” kata Eriko.
Politisi F-PDI Perjuangan ini berharap, politik anggaran di Bali mungkin perlu dibenahi. Saat yang sama, pemerataan pembangunan di Bali juga jangan sampai menghilangkan kultur Bali sendiri yang dinilai sebagai keunggulan wisata. Pemprov Bali sendiri mengusulkan agar dana perimbangan dipusatkan di provinsi. Tapi, lanjut Eriko, itu harus disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah itu berada di tingkat dua, yaitu kabupaten dan kota.
“Bagaimanapun, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kita harus cari pola yang tepat, karena pada dasarnya otonomi daerah berada di tingkat II. Provinsi hanya bersifat koordinatif,” tutur politisi dapil DKI Jakarta II ini.
Sementara itu, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengusulkan agar dana transfer daerah diserahkan kepada provinsi untuk pemerataan pembangunan, sekaligus menjaga kultur Bali sebagai keunggulan destinasi wisata.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
29 Maret 2018 11:07 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
29 Maret 2018 11:07 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
29 Maret 2018 11:07
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman