Ketidaksinkronan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri

DPR RI - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektorpangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yangakurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi memintapemerintah berterus terang membeberkan data pangan nasional. Menurutnya, ada empat kementerian memiliki data berbeda ihwal produksi dan konsumsi pangan.

Dia menilai telah terjadi “perang data pangan” di internal pemerintah. Keempat kementerianitu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KementerianPerdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

“Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu, yang terjadi adalah persoalan pangan akan masuk pada wilayah political game,” papar Viva, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (18/5/2018).

Menurutnya perang data pangan di internal pemerintah membuat kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pangan tidak sinergi. “Kementan menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan, untuk komoditas beras premium dan jagung telah ekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?” keluh Viva.

Dia juga melihat kejanggalan lain sehubungan dengan data beras yang surplus dan jumlahcadangan beras pemerintah (CBP). Menurut dia, CBP minus 27 ribu ton. Fakta itu terungkapdalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Perusahaan Umum Badan UsahaLogistik (Perum Bulog) dua bulan lalu.

“Sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras. Keanehan dan kejanggalandata produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri,” imbuh politisi PAN itu.

Viva meminta Pemerintah mengevaluasi data dan komoditas pangan. Sebab, pelaksanaan distribusi pangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai takberjalan maksimal.

“Kenyataannya tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal,” ujar Viva.