Jelang Pelantikan Presiden, DPR Berlakukan Sistem 'Clearance'

DPR RI - Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pelantikan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan dengan baik.

"Terkait pelaksanaan hal-hal terkait keamanan pada tanggal tersebut, beberapa tempat akan kami clearance, untuk bisa tidak adanya orang untuk hadir di gedung MPR dan DPR ini, agar pelaksanaan pelantikan akan berjalan dengan baik," kata Puan, dalam sesi jumpa pers, usai Rapat Koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Adapun jumlah personel yang disiagakan, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua, di sekitar Kompleks Parlemen. "Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur, sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Jika sesuai rencana, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Terkait hal ini, Puan mengatakan bahwa sejumlah rapat koordinasi akan terus dilangsungkan, termasuk rapat koordinasi bersama jajaran MPR RI, esok hari.

"Jadi prinsipnya adalah kami selaku tuan rumah bersama MPR akan siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu saja gabungan dari TNI Polri beserta seluruh jajarannya siap untuk melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Terkait clearance, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi, bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen. Dirinya menambahkan bahwa penerapan perimeter ini sama seperti saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa, beberapa waktu lalu.

"Kita sudah menyiapkan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Kita sudah menyiapkan pengamanan seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR," kata Pangdam Jaya.