Industri pupuk harus efisiensikan ongkos produksi

DPR RI - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk Tanah Air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien. Hal itu diungkapkannya terkait ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

"Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren
globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau cost production nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah," kata Dito dalam siaran persnya, Jumat (11/5/2018).

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan Public Service Obligation (PSO)
atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa
mengurangi beban dari pemerintah.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi
mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya. "Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya itu bersamaan dengan peluncuran
program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan,
Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.