Indonesia hadapi gugatan internasional terkait pemanfaatan orbit satelit
DPR RI - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan yang diajukan oleh salah satu perusahaan operator satelit dunia, Avanti Communications. Indonesia kabarnya bisa merugi hingga ratusan miliar rupiah atas tuntutan tersebut.
Tuntutan yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di London ini terkait pemanfaatan orbit satelit yang terbentang pada kordinat 123 derajat bujur timur (BT). Indonesia dianggap tidak memenuhi pembayaran peminjaman satelit sesuai perjanjian yang telah disepakati.
"Awalnya kita ingin memanfaatkan orbit satelit yang ada persis di atas Indonesia ini agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain. Namun dalam prosesnya ternyata banyak menemui hambatan sehingga kita digugat oleh Avanti. Semua ini terkait masalah pembayaran sewa," ujarnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rabu (11/4/2018).
Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, pemerintah dianggap wajib mengisi slot tersebut karena tepat berada di atas Indonesia. Jika tidak segera diisi, Indonesia bisa saja mengalami kerugian secara bisnis dan bahkan pencurian data oleh negara lain.
Tuntutan ini kabarnya telah masuk ke Arbitrase Internasional. Kementerian Pertahanan dikabarkan harus melayani gugatan ini, supaya kerugian tidak bertambah karena biaya akan makin membengkak, belum lagi ada tuntutan tambahan dari perusahaan Hungaria.
Roy mengingatkan, harus ada kerja sama dari seluruh pihak agar masalah ini cepat terselesaikan. Untuk itu, Roy mengatakan Komisi I akan membentuk panitia kerja dengan kementerian terkait, dalam rangka pemanfaatan orbit satelit di atas Indonesia.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
13 April 2018 16:29 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
13 April 2018 16:29 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
13 April 2018 16:29
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman