Hari Kartini Jadi Momentum Perempuan Desa Bangkit dan Berdaya

DPR RI - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2022, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak keterlibatan perempuan di desa untuk bangkit dan berdaya guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan desa.

“Kiprah perempuan harus terasa nyata dalam dalam pembangunan hingga ke level desa. Makanya, pembangunan desa jangan sampai meninggalkan atau mengabaikan peran perempuan. Tak terkecuali dalam kondisi pandemi saat ini, perempuan harus menjadi garda terdepan dalam proses pemulihan ekonomi desa,” urai Puteri.

Untuk itu, Puteri juga mengimbau pemerintah desa untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa agar berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa, termasuk kaum perempuan desa. Terlebih, sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam APBN dengan total mencapai Rp468 triliun.

“Dengan anggaran yang besar ini, dana desa diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan di desa tapi juga bermanfaat dalam memberdayakan perempuan, seperti program BLT Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa yang utamanya menyasar kalangan perempuan. Inilah yang masih menjadi tantangan besar bagi kita. Khususnya bagi kepala desa perempuan sebagai penentu arah pembangunan desa. Peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di desa perlu diapresiasi,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Karawang, Kamis (21/04).

Karenanya, Puteri berharap sepak terjang perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan desa dapat terus meningkat. Hal ini lantaran, Kemendes PDTT mencatat dari 74.953 desa di seluruh Indonesia baru sekitar 6.500 desa yang kepala desanya dipimpin perempuan.

Bahkan di Kabupaten Karawang sendiri tercatat dari 297 desa, hanya 20 desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan pada 2020 lalu. Pada kesempatan yang sama, sejumlah kepala desa turut menyampaikan aspirasi, diantaranya terkait kepastian pidato Presiden Joko Widodo atas penggunaan 3 (tiga) persen Dana Desa untuk operasional kepala desa, maraknya LSM yang meminta data keuangan pemerintah desa, ketentuan penggunaan dana desa untuk mesin pengering gabah, hingga strategi dorong UMKM masuk pasar modal.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan pada masa persidangan selanjutnya.

“Seluruh aspirasi ini sudah saya catat. Pastinya, akan saya perjuangan dan suarakan di DPR. Kita pun ingin Bapak/Ibu yang selama ini bekerja untuk masyarakat juga mendapatkan kesejahteraan yang layak. Begitupun untuk persoalan lainnya, nantinya akan kami akan carikan solusi bersama pemerintah,” tutup Puteri.

Turut hadir dalam workshop ini Bupati Kabupaten Karawang Cellica Nurrachadiana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Mulyana, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Dedi Sopandi, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri Ihram, Sekda Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, serta kepala desa dan camat se-Kabupaten Karawang.