Fraksi di DPR setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2016 dilanjutkan

DPR RI - Meski masih diisi dengan catatan, semua fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban APBN 2016.

Hasil itu berdasarkan keputusan dari sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Dalam sidang itu, DPR juga memberikan apresiasi kepada pemerintah menyangkut status pengelolaan keuangan negara yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini capaian langka setelah 12 tahun terakhir.

WTP tersebut bukti pemerintah telah menjalankan rekomendasi BPK. Catatan kecil yang disampaikan F-PDI Perjuangan adalah perencanaan pajak harus terukur, karena ini menjadi pilar penting APBN.

"Di sisi lain, struktur utang juga harus diperhatikan agar tak menjadi beban keuangan di masa mendatang," ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera.

Ridwan Bae juru bicara F-PG menyampaikan, capaian WTP ini memperlihatkan pengelolaan APBN semakin baik. Rasio utang dinilainya masih wajar. Dan yang terpenting, pemerintah harus lebih baik lagi mengelola APBN untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara F-PD dengan juru bicara Wahyu Sanjaya menyerukan, agar pemerintah mempertahankan capaian WTP itu, sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terhadap beberapa kebocoran anggaran.

Wahyu juga menyampaikan, pemerintah mesti meningkatkan kualitas belanjanya untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pertumbuhan dinilainya masih lambat. Ini, katanya, berdampak pada reaslisasi penerimaan pajak.

Catatan kritis disampaikan F-Gerindra yang dibacakan Heri Gunawan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi.

Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,394. Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan. Tentunya keseluruhan ini menjadi salah satu evaluasi penting terhadap paket-paket program kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan.