Fahri Hamzah apresiasi keterbukaan Sandiaga soal biaya kampanye Pilpres 2019

DPR RI - Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahudin Uno berdalih pemberian mahar merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, sehingga dirinya tidak akan melakukannya. Dia terus terang menjelaskan kalau uang tersebut adalah biaya kampanye, dan bantuan kepada tim pemenangan, juga bantuan kepada partai pengusung.

Terkait pernyataan Sandiaga ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah  menyebut kalau tantangan dari cawapres Prabowo Subianto itu positif, soal siapa yang harus membiayai ini (Pilpres).

Apa yang disampaikan Sandi, menurut politisi dari PKS itu, perlu supaya transparan agar jangan di Pilpres ini banyak masuk dana-dana siluman yang suatu hari akan menjadi hutang budi dari capres dan cawapres, yang harus dibayar belakangan hari.

"Jadi lebih baik sistem pembiayaannya dibuat transparan. Sekarang ada orang kaya seperti pak Sandiaga, dia mau membiayai pribadi dan bahkan menyebut angkanya, ya itu ditanya boleh enggak? Ada pribadi satu orang membiayai dengan jumlah sekian, apalagi dia kandidat. Kalau bukan kandidat, setahu saya enggak boleh," ucap Fahri ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Dijelaskan Fahri bahwa batas sumbangan pribadi itu 5 miliar, korporasi 25 miliar, untuk kandidat. "Nah, sekarang ada kandidat yang mengatakan mau membiayai sendiri pilpres saya ini. Bagaimana itu, apakah boleh?" katanya.

Di sisi lain, Fahri mengingatkan kalau yang banyak duitnya adalah incumbent, karena itu jangan dibalik. Maka dari itu, incumbent juga harus berani berterus terang dan terbuka seperti Sandiaga terkait asal-usul dananya, dan siapa yang menyumbang.

"Sebab, jangan sampai kita membiarkan definisi dari gotong royong itu adanya dana-dana gelap, apalagi dana haram masuk ke dalam darah politik kita, dalam hal ini darahnya presiden dan wakil presiden. Bisa rusak nanti. Akibatnya, kepemimpinan mendatang akan disandera orang," cetusnya.

Oleh karena  itu, Fahri sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Sandiaga soal sumbangan pribadinya untuk kampanye Pilpres 2019 mendatang. Apalagi, Sandiaga membuka ini dan meminta advice bagaimana seharusnya, mengingat uang yang digelontorkannya sangat besar.

"Memang biaya pemilu itu, kalau pilpres masing-masing kandidat minimal 3 sampai 5 triliun kalau mau pertarungannya seru. Kalau enggak jelas, jangan dianggap oh pak Jokowi enggak perlu biaya. Bohong itu. Semua butuh uang kok. Cuma, mau dibikin jelas atau enggak jelas?. Jadi, pak Sandi positif karena ini membuat kita berpikir ini jelas," kata anggota DPR asal NTB itu.

Ditanya soal peta kompetisi di Pilpres 2019 nanti, Fahri mengatakan kandidat yang ada ini tidak seperti yang diduganya selama ini. Dan, dirinya berkeyakinan tidak akan terjadi benturan yang terlalu kuat, karena secara simbolik presiden petahana Jokowi mengambil ulama sebagai wakilnya. Sementara pak Prabowo, yang diduga akan memakai ulama justru tidak dalam pertarungan ini.

"Karena itu, justru ini akan terjadi semacam berkurangnya perang simbolik. Tapi, meski perang simboliknya berkurang, namanya juga pilpres tetap saja akan berlangsung hangat," tambahnya.

Namun, dirinya mempersilakan dan mendorong para kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung nanti agar menghadirkan kontestasi pikiran-pikiran, maupun ide-ide untuk masa depan bangsa. Bukan hanya sekedar mengumbar janji-janji kepada rakyat Indonesia.

"Terutama pak Jokowi, yang saya nilai paling berat. Kenapa? Karena hutang janjinya banyak sekali, dan cek list hutangnya itu nanti akan ditanya satu persatu. Itu lah yang pak Jokowi harus betul-betul menjawab janji-janji kampanyenya itu. Karena ini akan ditanya dalam perdebatan. Ada 65 sampai 100 janji, nah bagaimana menjawabnya itu," tutup Fahri Hamzah.