Fahri Hamzah Resmikan Program Magang ke Jepang dari NTB
DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah meresmikan sekaligus menyambut positif acara seleksi peserta program magang ke Jepang, yang diikuti sekitar 500 anak muda Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bahkan, Fahri berkesempatan menyematkan tanda kepada peserta seleksi magang ke Jepang tersebut di Kompleks Kantor Gubernur NTB, Senin (12/11).
Saat menyampaikan sambutannya dalam acara yang juga dihadiri Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, Direktur Bina Pemagangan Kemnaker, Asep Gunawan dan salah satu perusahaan di Jepang, Fahri yang juga Ketua Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PMI) DPR RI berharap ada persiapan yang betul-betul matang dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB.
"Ini adalah kesempatan emas, dan waktu yang sangat baik, maka harus ditangani dengan serius. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri kemampuan yang bekerja di sana, senang karena mereka mengalami perubahan hidup. Tanya kepada alumni nanti," kata Fahri.
Kesempatan itu, Fahri Hamzah juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya bersama sejumlah anggota DPR ke Jepang beberapa waktu lalu. Ketika berkunjung ke Jepang, ia dan delegasi DPR melihat tempat pemagangan dan tempat pelatihan bagi calon tenaga kerja.
"Itu sangat luar biasa, kayak pesantren yang penuh dengan kedisiplinan. Saya sangat excited dan tertarik, apalagi kita baru menyelesaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," sebutnya.
Dengan adanya UU PMI, tambah politisi dari PKS itu, maka istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri, tidak akan dipakai lagi, tetapi diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia. Meski pun dia istilahnya care given atau pekerja di dalam rumah tangga, tetapi memiliki keahlian dan jumlahnya tentu semakin hari, semakin banyak karena demografik bonus Indonesia yang luar biasa besarnya.
"Jumlah angkat kerja kaum muda yang sanggup memikul beban bangsa Indonesia, akhir-akhir ini adalah yang terbanyak dalam sepanjang sejarah. Dan anak muda ini, kalau tidak disalurkan secara positif, bisa negatif."
"Makanya, saya mengucapkan terimakasih kepada Kang Asep dan kawan-kawan yang telah mengambil inisiatif tentang ini (prgram magang). Dan saya dalam sisa masa jabatan saya, siap membantu agar program seperti ini mejadi masif," kata Fahri.
Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, dari pihak Japan International Trainning Coorporation/JICO menyampaikan dirinya kalau pihaknya menyatakan tidak ada batas untuk orang Indonesia mengikuti program magang di negaranya, asalkan melalui mekanisme yang telah diatur negaranya.
"Misalnya ada dari pihak Jepang yang datang ke NTB ini untuk memberikan lisensi pusat-pusat pelatihan kita, supaya kita banyak yang bisa datang ke sana (Jepang). Mereka senang sekali. Maka tadi saya dengar dari Ibu Wagub, ada permintaan spesial, kalau bisa yang banyak dari NTB ini" ujarnya.
Karena itu, Fahri Hamzah ingin mendorong Pemerintah melakukan ini dan dirinya kan membicarakan skemanya ke pihak pemerintah terait, termasuk dengan menteri keuangan agar skema rekrutmen ini, sebagian dari dana awalnya ditanggung oleh pemerintah.
"Nantinya, kita akan menggunakan skema dari pemerintah pusat dan skema yang ada di pemerintah daerah. Bahkan kalau kita mau, dari desa-desa, mengingat ada sekitar 75 ribu desa dan apalagi kita terus menyalurkan uang untuk dana desa, untuk melakukan perekrutan awal," katanya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
19 November 2018 11:49 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
19 November 2018 11:49 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
19 November 2018 11:49 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
19 November 2018 11:49 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
19 November 2018 11:49
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman