Fahri Hamzah: Negara tidak bisa dikelola secara ad hock

DPR RI - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tugas kepemimpinan Jokowi sangatlah berat, hal ini seiring berjalannya waktu 19 tahun berjalannya Indonesia di era reformasi. Semestinya, Indonesia sudah mampu melewati masa transisi saat berjalannya periode kepresidenan Gus Dur, Megawati dan SBY.

Presiden Jokowi menurutnya harus menggabungkan tugas kepemimpinan yang ada sebelumnya dengan membangun institusi secara berbarengan.

"Tugas dari kepemimpinan Megawati, Gusdur dan SBY adalah meneruskan transisi. Menurut saya ini transisinya panjang. Pak Jokowi ini memiliki tugas berat," imbuh Fahri dalam acara soft launching buku karya Idrus Marham berjudul ‘Keutamaan Jokowi’, Rabu (30/8) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Jokowi memiliki tugas untuk menggabungkan tugas kepemimpinan yang ada sebelumnya dengan membangun naratif keindonesiaan yang solid dan kuat. Namun ia juga harus komit dalam membangun institusi.

"Kita memiliki saran pada Pak Jokowi. Tugasnya berat. Tugasnya harus menggabungkan dari tugas kepemimpinan yang pernah ada. Yakni membangun naratif ke-Indonesiaan yang solid dan kuat. Tapi pada saat yang bersamaan dia harus komit membangun insitusi," terang Fahri.

Politisi PKS ini meminta presiden untuk disiplin dengan prinsip institusi, menurutnya negara tidak bisa dikelola secara ad-hock.

"Dia harus disiplin dengan prinsip institusi. Dia harus segera membubarkan organisasi ad-hock yang mengacaukan jalannya negara. Karena negara tidak bisa dikelola secara ad-hock. Negara harus dikelola oleh institusi tuntas," jelas Fahri.

Lembaga ad-hock semestinya sudah dilewati saat masa transisi reformasi, namun hingga kini masih terdapat lembaga ad-hock di Indonesia, salah satunya adalah KPK. Pembangunan institusi yang kuat dan terpercaya semestinya segera dapat diselesaikan di masa presiden Jokowi.

Dalam launching buku tersebut turut serta Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakrie, Ketua BURT Anthon Sihombing, Anggota Komisi XI Mauarar Sirait dan Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua Umum PB-PMII Agus Herlambang.