Fahri Hamzah minta Presiden Jokowi keluarkan Perppu tentang KPK

DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perppu tersebut menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat penting karena cara-cara yang dipakai oleh lembaga antirasuah itu telah mengacaukan sistem hukum di Indonesia.

"Sudah kacau sistem hukum kita ini karena KPK tidak bekerja berdasarkan sistem hukum yang ada," kata Fahri di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/3).

Kalau Presiden Jokowi tidak cepat menerbitkan Perppu untuk menertibkan KPK lanjut dia, tiba waktunya nanti presiden juga akan terjerat dengan cara-cara KPK menangkap orang.

Mestinya untuk mengukur kerugian negara dasarnya harus hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Praktiknya ujar Fahri, kerugian negara itu dihitung berdasarkan maunya KPK.

"Dalam kasus KTP elektronik misalnya, dulu KPK gembar-gembor Novanto terima uang Rp2,5 triliun. Dalam perjalanan waktu, kini Novanto disebut menerima dana hanya Rp 500 miliar," ungkapnya.