Fahri Hamzah minta Kemenag pakai sistem digital untuk cegah penipuan travel haji
DPR RI - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Timwas Umroh dan Haji DPR, Fahri Hamzah mengatakan bahwa secara teroritis, tipu menipu sekarang ini menjadi semakin sulit dilakukan karena jejak digital satu perusahaan dapat dilacak secara akurat memalui data dan indentitas yang tersedia di pemerintahan.
"Nah, sementara kalau sekarang ini banyak tipuan, karena Departemen Agama belum menggunakan sistem digital dalam melacak itu semua," kata Fahri dalam pesan singkat yang diterima awak media, Senin (2/4).
Pernyataan Fahri ini menangapi banyaknya penipuan yang dilakukan oleh sejumlah biro perjalanan umroh dan haji terhadap para calon jamaah haji yang menjadi nasabah mereka. Akibatnya, nasib para calon haji dan umroh tidak menentu hingga saat ini.
Sekali lgi, menurut politisi dari PKS itu, kasus yang menimpa para calon jamaah haji dan umroh ini, soal data digital yang mungkin belum tersedia, sehingga kemudian Kemenag gampang ditipu.
"Harusnya, selain perlu memiliki data digital dan data base yang besar, Kemenag dan kementerian terkait, termasuk Kemenkum HAM dalam memberikan perizinan terhadap suatu perusahaan, harus bisa dikonfirmasi secara elektronik.
"Dengan begitu, bila ada perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan dan punya pretensi untuk menipu, dia bisa terlacak dari awal," ujar Fahri lagi.
Anggota DPR dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menyatakan perlu adanya edukasi yang masif kepada masyarakat untuk bisa menemukan sendiri perusahaan-perusahaan yang punya track record yang buruk atau tidak punya perizinan yang lengkap.
"Terutama kita dapat berkomunikasi dengan perusahaan di Arab Saudi untuk melacak apakah sebuah perusahaan itu betul-betul punya mitra atau tidak di sana?" imbuhnya.
Menurut Fahri, semua ini bisa selesai kalau Kemenag, tentunya dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk melacak, apakah sebuah perusahaan tersebut punya mitra atau tidak di sana.
"Soal ketegasan dan lain-lain, itu soal evaluasi dan monitoring rutin. Jadi, jangan kemudian kalau ada masalah baru terlihat tegas. Justru kita harusnya antisipatif," pungkas Fahri Hamzah.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
02 April 2018 20:25 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
02 April 2018 20:25 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
02 April 2018 20:25
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman