Fahri Hamzah: DPR dan Pansus KPK tetap bekerja

DPR RI - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, fungsi dewan tidak akan terhenti meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP.

Fahri menyampaikan, kepemimpinan di parlemen dilakukan secara kolektif kolegial, sehingga tidak akan mengganggu tugas dan kinerja mereka.

"Memang selama ini sejak Pak Nov (Setya Novanto) diganggu secara otomatis tugas-tugas Pak Nov didelegasikan kepada pimpinan DPR lainnya, fungsi internalnya mewakili pertemuan-pertemuan dengan rapat-rapat kenegaraan dan tanda tangan peresmian, dan fungsi DPR nyaris tidak terganggu sama sekali," kata Fahri, Selasa (18/7).

Fahri sendiri mengaku prihatin dengan KPK terkait penetapan tersangka itu. Pimpinan DPR pun akan menggelar rapat untuk membahas langkah mereka selanjutnya.

"Keprihatinan ini justru pada kinerja KPK. Kita tentu akan membahas ini tentunya bersama pak nov dan dalam rapim akan diputuskan menghadapi situasi ini dan tentunya kita akan membaca kembali ketentuan-ketentuan dalam UU MD3 dan tatib terkait apa yang akan dilakukan kedepan," jelasnya.

Fahri menduga kasusnya novanto seperti kasusnya Nunun dan Miranda. Di mana ceritanya sudah cukup lama dengan tidak menonjolkan dua alat bukti.

"Kadang saya juga bertanya dengan pak nov, apakah ada bukti baru yang kemudian dikatakan tidak  ada sesuatu yang baru, hanya pada peryataan-pernyataan dari hasil pernyataan persidangan yg sifat-sifatnya peristiwa pertemuan-pertemuan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Fahri Hamzah menyatakan, Pansus angket KPK akan terus bekerja. "Penyelidikan kepada KPK melalui Pansus angket terus dilakukan dan sebagian temuan Sudah ada", tegas Fahri.

Sebagaimana diketahui bahwa KPK menetapkan ketua DPR sebagai tersangka setelah pemeriksaan dilakukan Jumat pekan lalu. KPK sempat menyatakan mereka tidak akan mengecewakan publik dalam menetapkan tersangka e-KTP.