Embargo Vaksin Harus Mempercepat Produksi Vaksin Dalam Negeri

DPR RI - Embargo vaksin yang dilakukan beberapa negara justru harus jadi pemicu mempercepat produksi vaksin dalam negeri. Akibat embargo ini, angka vaksinasi harian di Indonesia pun diprediksi akan turun pada periode April 2021. Pemerintah harus mengantisipasi ini.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyampaikan hal ini dalam rilisnya, Rabu (31/3/2021). Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah alternatif melalui pengadaan vaksin bagi kebutuhan program vaksin di Indonesia, agar program vaksinasi tidak terkendala atau terhenti akibat embargo yang dilakukan.

"Isu embargo ini sudah melebar ke mana-mana. Informasi yang sampai, jangan dianggap sepele. Maka DPR terus mendorong pemerintah untuk melakukan upaya negosiasi dengan negara produsen vaksin. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam waktu singkat," jelas Azis. DPR mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) khususnya Dinas Kesehatan untuk mengutamakan pemberian vaksin sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Meskipun ketersediaan vaksin menipis, namun upaya untuk melindungi kelompok rentan harus tetap berjalan. Politisi Partai Golkar ini pun mendorong komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan pada pengembangan dan percepatan produksi vaksin dalam negeri (vaksin nusantara dan vaksin merah putih). Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada vaksin dari luar negeri saja untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi.

Di luar desakan yang disampaikan, Azis juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang memiliki inisiatif dengan memberikan kebijakan bonus berupa suntikan vaksin Covid-19 kepada seorang remaja atau masyarakat berusia minimal 18 tahun yang mendampingi dua orang lanjut usia (lansia) mendatangi tempat pelayanan vaksinasi.

"Ini bagus. Merangsang kepedulian kemanusiaan. Satu usia muda di atas 18 tahun membawa dua lansia dia dapat bonus suntik vaksin Covid-19. Kami apresiasi, ide yang baik," tutur Azis.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan model baru pelaksanaan vaksinasi dalam upaya mempercepat cakupan vaksinasi bagi kelompok lansia. Pasalnya proses percepatan vaksinasi lansia tahap dua masih relatif lambat. Ini dilihat dari target 21,6 juta jiwa lansia, hingga saat ini baru sekitar 1.560.000 peserta yang telah divaksin.

"Jika kita cermati, angka kepesertaan lansia dalam program vaksinasi Covid-19 masih terkonsentrasi di beberapa kota besar di Indonesia. Misalnya, di Jakarta Pusat sudah 80-an persen dari sasaran, Kota Surakarta 50-an persen, Surabaya mendekati 50 persen, Kepulauan Riau mendekati 50-an persen," ungkap Azis. Sedangkan di 466 kota maupun kabupaten lainnya, sambung Azis, angka kepesertaan lansia masih di bawah 25 persen dari total populasi daerah.

DPR mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia agar angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 terutama bagi kelompok lansia dapat ditekan.

"Memang ada banyak hambatan yang dihadapi lansia dalam mengakses pelayanan vaksinasi. Salah satunya kesulitan memahami teknologi informasi (TI) hingga masalah transportasi. Ini harus dicarikan jalan keluar," seru Azis.