DPR tuntut penyelesaian masalah aset negara di Bali

DPR RI - Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menyoroti kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, terkait adanya beberapa aset negara yang belum dilakukan penanganannya secara optimal.

“Karena walaupun sudah di-back up oleh regulasi sampai peraturan menteri, penanganan aset negara itu juga masih mengalami kendala-kendala,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (30/7/2018).

Michael juga mengkritisi efektivitas terbentuknya Lembaga Manajemen Aset
Negara (LMAN) dalam mengelola dan mengoptimalkan aset-aset Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dikerjasamakan tersebut.

Perlu diketahui bahwa sejak hampir 3 tahun lalu, Kementerian Keuangan telah membuat Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah juga menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Komisi XI DPR RI.

“Dari kerja sama antara Kemenkeu dan LMAN tersebut, sehingga bisa meningkatkan
penerimaan negara. Apalagi kita tahu bahwa ketergantungan APBN kita kepada pajak, dan harus kita tambah terhadap penerimaan negara dari bukan pajak. Alternatif-alternatif penerimaan negara seperti ini harus digali oleh lembaga seperti LMAN ini,” tandasnya.

Sehingga politisi PDI Perjuangan ini juga berharap supaya aset-aset negara yang dikelola Kemenkeu itu bisa dioptimalkan melalui LMAN yang sudah didukung oleh Komisi XI DPRRI melalui PMN tersebut.

Senada dengan Michael, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo juga
memberikan perhatian khusus tentang pengelolaan aset, utamanya barang milik negara. Mengingat, di Bali telah diketahui bahwa ternyata ada aset-aset yang barang milik negara ini yang telah menghadapi gugatan.

“Kita menghendaki agar percepatan dari proses kepemilikan dari aset-aset tersebut dapat segera dilakukan,” tutup politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.