DPR Tegaskan Urgensi Multilateralisme Tangani Covid-19
DPR RI - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengingatkan urgensi kerja sama multilateral melalui Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta di tengah pandemi Covid-19. Fadli mengungkapkan, pandemi Covid-19 merupakan alarm bagi ihwal pentingnya pemenuhan UHC sebagai bagian dari komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara global menuju seluruh penduduk dunia yang lebih sehat pada tahun 2030.
Terlebih, sambung Fadli, tahun lalu para pemimpin dunia juga telah menyatakan komitmennya atas UHC. Pemaparan tersebut disampaikan Fadli usai menghadiri mengikuti konferensi virtual yang dihelat Asian-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health (APPFGH), di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9). Konferensi tersebut membahas tema ‘Investing in Universal Health Coverage for the Future’. Turut hadir, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera.
"UHC sudah menjadi keputusan politik. Parlemen dipastikan menjadi yang terdepan dalam upaya pencapaian UHC melalui keputusan politiknya. Pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk lebih fokus berinvestasi pada kesehatan. Sekarang, waktu yang tepat untuk meninjau ulang rencana kita dalam merealisasikan UHC. Menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan saat pandemi sebagai prioritas adalah adalah langkah awal berkomitmen kuat terhadap UHC," ujar Fadli.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyatakan, DPR RI melihat pandemi Covid-19 sebagai ujian sejauh mana ketangguhan UHC sebuah negara. Secara khusus di Indonesia, menurut Fadli, pandemi Covid-19 merupakan sinyal pesan untuk peningkatan jaring pengaman kesehatan nasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Di sisi lain, DPR RI juga menegaskan kembali urgensi kerjasama regional dan global dalam penanganan pandemi termasuk ketersediaan vaksin Covid-19 di masa mendatang.
"Kerja sama multilateral sangat dibutuhkan. WHO harus mampu mengelola itu termasuk ketersediaan vaksin di masa mendatang. Tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal. Parlemen sebagai representasi masyarakat punya potensi besar dalam menyatukan masyarakat dunia untuk menangani wabah ini," pungkas Fadli.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoal ihwal peran WHO dalam mengatasi kesenjangan antar negara terkait pelayanan kesehatan. Termasuk. penanganan pandemi Covid-19. Politisi Fraksi PKS tersebut juga meminta WHO agar lebih proaktif mengorganisasi kerja sama multilateral dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti diketahui, konferensi yang dihelat forum anggota parlemen se-Asia Pasifik dan WHO itu diikuti 37 peserta. Konferensi mendiskusikan urgensi UHC di tengah pandemi Covid-19.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
29 September 2020 12:15 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
29 September 2020 12:15 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
29 September 2020 12:15 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
29 September 2020 12:15 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
29 September 2020 12:15
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman