DPR Raih Predikat WTP 2014-2018

DPR RI - DPR RI sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 5 tahun berturut-turut, atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR RI, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema 'Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju'.

Hadir menerima penghargaan tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto yang mengatakan bahwa dirinya mensyukuri keberhasilan DPR RI dalam meraih penghargaan dari pemerintah tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

"Kita bersyukur, DPR RI di tengah kritik dan berbagai pendapat yang seringkali menyudutkan, ternyata di laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK. Hari ini kita mendapat penghargaan untuk prestasi tersebut," kata Utut saat diwawancara Parlementaria usai menerima penghargaan di Gedung Dharmapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Islandar mengatakan meski WTP telah diraih, namun penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya Kementerian/Lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan badan milik negara (BMN), sehingga bisa lebik baik dan lebih cepat lagi ke depannya, sesuai dengan tema besar yang diusung dalam Rakernas tersebut.

"Sebenarnya hingga tahun ini, kita sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. Tetapi, WTP bukan adalah target akhir, walaupun sudah WTP kita tetap terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan baik secara keuangan, maupun barang milik negara (BMN), sehingga lebih sederhana dan lebih cepat di masa mendatang," ungkap Indra.

Senada dengan pernyataan Sekjen DPR RI, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir.

"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya," ujarnya.

Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat. Terlebih, keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat.