DPR nilai KEK Mandalika jaga kearifan lokal

DPR RI - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan pariwisata. Tradisi dan budaya setempat tetap dilestarikan begitu juga produksi kerajinan kain tenun dan lain-lain tetap hidup.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, percepatan pembangunan daerah menjadi keniscayaan ketika sebuah daerah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata. Masyarakat bisa ikut memanfaatkannya dengan berdagang kerajinan dan makanan-minuman.

"KEK ini untuk percepatan ekonomi daerah. Masyarakat yang menjual makanan dan kerajinan lokal bisa ikut terekspose," papar Azis saat memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Lombok, NTB, Kamis (22/3).

Masyarakat NTB yang religius, sambung Aziz, juga tidak terganggu dengan pembangunan KEK Pariwisata ini. Apalagi, KEK ini akan dilengkapi dengan kawasan wisata syariah. Para wisatawan muslim terutama dari Timur Tengah tak perlu khawatir dengan fasilitas kuliner halal, termasuk tempat ibadah. Inovasi kawasan juga sangat baik dengan desain unik dan penuh sentuhan etnik.

Master plan KEK Pariwisata Mandalika diharapkan Azis, bisa disetujui oleh Pemda dan pemerintah pusat. Banggar baru menganggarkan pembangunan KEK Mandalika untuk tahun anggaran 2015-2016 yang digunakan untuk pembangunan KEK 2017-2018. Sementara untuk 2018-2019 belum dialokasikan kembali.

"Anggaran 2018-2019 akan dilihat dulu alokasinya pada pembahasan bulan Juli nanti," ungkap politisi Partai Golkar ini.