DPR nilai Indonesia belum miliki roadmap pemberantasan narkoba

DPR RI - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai, selama ini belum ada roadmap (peta jalan) pemberantasan narkoba di Indonesia yang jelas dan masif dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, setiap hari selalu ada berita tentang pengungkapan sindikat narkoba, tapi model pemberantasannya tidak pernah diungkap. Ini jadi masalah tersendiri.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sejauh ini BNN hanya sibuk mengungkap banyak sindikat narkoba tanpa dibarengi dengan grand design bagaimana memberantas narkoba hingga ke akarnya. Ini penting dilakukan, agar publik tahu bahwa BNN punya metode pemberantasan narkoba yang strategis.
"Indonesia darurat narkoba tapi tidak pernah ada langkah penanganan yang terarah. Enggak pernah ada grand design atau roadmap pemberantasan narkoba yang begitu masif. Setiap hari hanya disajikan akan ada sindikat yang ditangkap dan diungkap," kata Arteria dalam rapat dengan Kepala BNN Heru Winarko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).
Arteria mensinyalir bahwa BNN berhadapan dengan para pengusaha dan penguasa dalam pemberantasan narkoba. BNN dituntut berani membuka siapa saja pengusaha dan penguasa di balik peredaran narkoba di Tanah Air. Tempat hiburan dan pariwisata yang juga disebut-sebut menjadi lokasi peredaran narkoba harus pula disebut degan jelas.
"Yang bapak lawan pengusaha dan penguasa yang hebat-hebat. Ada banyak sindikat yang diungkap pada 2018 ini. Sindikat sendiri petanya seperti apa. Tempat hiburan malam dan pariwisata, sebut saja di mana itu," tegas Arteria.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
17 April 2018 10:36 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
17 April 2018 10:36 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
17 April 2018 10:36 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman