DPR minta penjelasan secara teknik terkait BPJS Ketenagakerjaan

DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkestra), Fahri Hamzah bersama Pimpinan Komisi IX DPR serta beberapa anggota DPR RI melaksanakan rapat dengan Direksi dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Jamsostek.

Untuk menindaklanjuti rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan temuan tekait pelayanan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/9).

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay serta jajaran anggota Komisi IX DPR, termasuk Staff Khusus dan Tenaga Ahli DPR RI. Rombongan DPR RI diterima oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada jajaran direksi dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Fahri mengatakan bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS tentang jumlah orang miskin, berbeda dengan data yang ada di BPJS Kesehatan tentang coverage, juga berbeda dengan yang ada di Depkes. Karena itu, DPR ingin meminta penjelasan secara teknis, khususnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.