DPR minta peningkatan nilai perdagangan Indonesia-Vietnam jadi USD 10 miliar

DPR RI - Ketua DPR Setya Novanto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (Sekjen PKV) YM. Nguyen Phu Trong di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Perlu diketahui, kondisi politik di Vietnam menganut sistem mono partai. PKV adalah entitas politik tertinggi, sehingga Sekjen PKV menjadi bagian integral dari eksistensi negara Vietnam. Oleh sebab itu, Sekjen PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri Vietnam.

Dalam pertemuan itu Novanto ditemani Duta Besar Repubik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Ketua BURT DPR Anton Sihombing, Anggota Komisi I DPR Boby Adhityo Rizaldi, serta staff khusus Ketua DPR Yahya Zaini dan Nurul Arifin.

YM. Nguyen Phu Trong datang ke DPR ditemani sejumlah menteri, antara lain Minister of Industry and Trade HE Tran Tuan Anh, Minister of Agriculture and Rural Development HE. Nguyen XuanCuong, Deputy Prime Minister of Foreign Affairs H.E Pham Binh Minh.

Sebelum datang ke DPR, YM. Nguyen Phu Trong dan rombongan sudah diterima MPR, kemudian nanti juga akan diterima DPD dan Presiden Jokowi.

"Ini merupakan rangkaian resmi kunjungan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1955. Dalam pergaulan internasional, Indonesia membuka diri dengan berbagai negara, termasuk Vietnam yang juga merupakan bagian dari komunitas ASEAN. Sebelum ke Indonesia, YM. Nguyen Phu Trong sudah diterima secara kenegaraan oleh Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya," kata Novanto, Selasa (22/3).

Dengan adanya pertemuan ini, Novanto berharap masyarakat Indonesia tidak terhasut oleh pihak-pihak yang berusaha membuat fitnah dan propaganda di berbagai media sosial, yang mencampuradukan kunjungan ini dengan masalah ideologi politik yang dianut Vietnam.

"Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kami membicarakan berbagai hal untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama strategis antar kedua negara, serta komitmen memperkokoh solidaritas dan pengembangan kawasan ASEAN.

Novanto mengatakan, YM. Nguyen Phu Trong mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi Vietnam, Indonesia adalah negara besar yang tidak hanya berpengaruh di kawasan ASEAN, melainkan juga di kawasan lainnya, bahkan sampai ke Uni Eropa. Karena itu, Vietnam menggangap Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang.

Dengan jumlah penduduk 92,7 juta jiwa, Vietnam menjadi pasar terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6 persen. Pertumbuhan kelas menengah disana juga pesat. Ini potensi bagi Indonesia menanamkan investasi dan meningkatkan nilai perdagangan dengan Vietnam.

"DPR RI memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Indonesia dan Vietnam yang sepakat menaikan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari 6,3 milliar USD pada tahun 2016, menjadi 10 milliar USD pada tahun 2018. Untuk mewujudkan hal itu, saya harap Indonesia dan Vietnam sama-sama memacu semua kementerian maupun komunitas badan usaha di kedua negara agar aktif menjalin pertukaran informasi serta promosi investasi dan konektivitas badan usaha. Sehingga bisa mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerjasama."

"Saya mengapresiasi pemerintah Vietnam yang terus berusaha menciptakan suasana kondusif di dalam negerinya sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha Indonesia memperkuat investasi di Vietnam. Seiring dengan itu, sebagai Ketua DPR RI saya memberikan jaminan kepada Vietnam bahwa stabilitas politik dan ekonomi kita juga terjaga dengan baik. DPR RI bersama Pemerintah Indonesia terus bekerjasama meningkatkan iklim investasi. Para investor Vietnam tidak perlu takut datang ke Indonesia," terangnya.

Secara khusus, Ia juga meminta YM. Nguyen Phu Trong agar kunjungan ini bisa dijadikan momentum bagi penyelesaian batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam yang sudah dibahas sejak tahun 2010 dan belum ada penyelesaian hingga kini. Penyelesaian ZEE sangat penting untuk menegaskan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam.

"Saya juga mengundang Parlemen Vietnam untuk menghadiri acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan oleh DPR RI pada 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia."

"Terakhir, saya menyampaikan keinginan Pemerintah Republik Indonesia melalui Duta Besar Bapak Ibnu Hadi untuk membeli lahan yang sekarang masih di sewa oleh KBRI di Hanoi, Vietnam. YM. Nguyen Phu Trong menyambut baik dan berjanji sepulangnya ke Vietnam akan membereskan hal ini. Kepemilikan lahan tempat beroperasinya KBRI menunjukan kedaulatan kita di negara tersebut. Selain itu juga menunjukan tingkat keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan diplomatik melalui kehadiran perwakilan yang bersifat permanen," pungkasnya.