DPR Minta Pemerintah Tekan Harga Kebutuhan Pokok

DPR RI - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, khususnya minyak goreng. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang tinggi menambah beban rakyat di masa pandemi Covid-19.

“Beberapa kebutuhan pokok seperti telur, bawang, dan cabai harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu. Bahkan minyak goreng pun juga masih mahal meski pemerintah sudah memberi acuan harga Rp14 ribu per liter,” kata Puan dalam keterangan persnya, Minggu (9/1).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengingatkan Presiden Joko Widodo sudah jauh-jauh hari meminta jajarannya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Puan pun menyoroti harga-harga sembako yang masih mahal meski sudah memasuki pekan kedua awal tahun.

“Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu cepat merealisasikan arahan dari Bapak Presiden. Segera kendalikan harga-harga kebutuhan pokok agar dapat mengurangi beban rakyat,” ucap Puan.

Khusus untuk minyak goreng, Puan meminta Pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih berkisar Rp20 ribu per liternya. “Stok minyak subisidi masih sangat langka di pasaran, baik pasar tradisonal maupun ritel, sehingga warga masih belum merasakan program tersebut,” ungkap Puan.

Pedangang di pasar-pasar tradisional menyebut masih menjual minyak dengan harga tinggi lantaran masih mendapat harga mahal dari agen. Oleh karena itu Puan meminta Pemerintah melakukan pengawasan ketat. “Penyaluran minyak murah bersubsidi juga harus merata di seluruh daerah sehingga dapat dirasakan oleh rakyat,” tutur legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) untuk pemerintah daerah (pemda) mengenai penyaluran subsidi minyak goreng murah. Dengan begitu, Pemda dapat bergerak cepat menerapkan program minyak goreng subsidi di wilayahnya.

“Kami juga mendukung pemda menggelar sebanyak mungkin operasi minyak goreng agar dapat membantu masyarakat, khususnya warga kelas menengah ke bawah yang perekonomiannya belum stabil dampak Pandemi Covid-19,” sebut Puan. Seperti diketahui, produsen minyak goreng menaikkan harga karena tingginya minyak sawit di pasar global.

Lonjakan harga minyak goreng sendiri sudah berlangsung cukup lama. Mantan Menko PMK ini menilai persoalan harga minyak goreng yang mahal menjadi ironi. Hal ini karena, kata Puan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. “Maka Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan,” ucapnya.

Puan pun menyoroti bagaimana negara tetangga yakni Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik. Pemerintah Negeri Jiran itu diketahui menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp8.500 per kilogramnya untuk kemasan sederhana.

“Kita juga berharap agar Pemerintah bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Pemerintah harus mampu menstabilkan harga pangan. Dengan begitu, beban rakyat akan terbantu,” tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang tengah mengembangkan produksi turunan minyak sawit. INL sendiri mengeluarkan brand minyak goreng ekonomis seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerinah.

Puan menilai brand minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga.

“Namun harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia, dan saya yakin brand ini tidak akan kalaih dengan merk-merk minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran,” tutupnya.