DPR minta efisiensi dana tidak kurangi kualitas penyelenggaraan Asian Games 2018

DPR RI - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan efisiensi anggaran Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) jangan sampai mengurangi kualitas penyelenggaraan event besar tersebut. Diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga tengah meninjau penambahan anggaran INASGOC sebesar Rp 1,1 triliun.
Keputusan peninjauan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun tersebut muncul setelah dilakukan rapat Asian Games di Kantor Kepresidenan pada Selasa, 6 Maret 2018 lalu dan Menpora menyatakan hasil peninjauan tersebut akan diumumkan pekan depan.
"Pagu definitif Kemenpora dalam APBN 2018 adalah Rp 5,037 triliun yang termasuk di
dalamnya terdapat anggaran INASGOC sebesar Rp 1,790 triliun. Memang dalam kunjungan lapangan Komisi X ke Kantor INASGOC mereka menyatakan kebutuhan untuk tahun ini Rp 2,7 triliun, sehingga kurang Rp 1,1 triliun," paparnya dalam rilis yang diterima, Jumat, (09/3/2018) lalu.
Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah akan baik sepanjang tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan Asian Games sebagaimana standard penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Olympic Council of Asia (OCA).
"Kami mendukung pemerintah, Kemenpora dan INASGOC dalam mewujudkan empat sukses Asian Games 2018; Sukses Penyelenggaraan, Sukses Administrasi, Sukses Prestasi, dan Sukses Pemberdayaan Ekonomi," ujar anggota Fraksi PKS tersebut.
Dia berharap efisiensi ini bukan dalam rangka melakukan penghematan karena pemerintah sedang kesulitan pendanaan. Ia pun mengingatkan, jika akan ada tambahan anggaran Rp 1,1 triliun yang bersumber dari APBN, harus ada pembahasan dan persetujuan Komisi X DPR RI.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
12 Maret 2018 12:30 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
12 Maret 2018 12:30 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
12 Maret 2018 12:30 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman