DPR Kritik Mahalnya Biaya PCR Test
DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional turun tangan menindaklanjuti temuan mahalnya harga tes polymerase chain reaction atau PCR di sejumlah rumah sakit.
"Tes merupakan hal yang sangat urgen bagi masyarakat dan kalau harganya masih terlalu mahal, menurut Ketua BNPB, seharusnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa segera merespon hal tersebut," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8).
Legislator Fraksi Gerindra itu menyarankan, sebaiknya ada patokan harga yang ditentukan. Harga yang dipatok itu, sebut dia, tidak boleh membebani masyarakat. "Sehingga kemahalan-kemahalan PCR atau perbedaan harga-harga PCR itu bisa disamakan, atau minimal ada patokan harga, karena region yang dipakai mungkin berbeda sehingga masyarakat yang akan melakukan tes PCR juga tidak terbebani secara berlebihan,"ujarnya.
Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 mengungkap ada rumah sakit yang mematok harga tes PCR atau tes swab hingga Rp 2,5 juta. Padahal harga sekali pemeriksaan spesimen tidak lebih dari Rp 500 ribu. "Demikian juga harga, ada rumah sakit yang mematok harga tes PCR swab sampai di atas Rp 2,5 juta. Padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak akan lebih dari Rp 500 ribu per unit atau per sekali pemeriksaan spesimen," kata Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam rapat di Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020).
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
04 September 2020 19:12 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
04 September 2020 19:12 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
04 September 2020 19:12 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
04 September 2020 19:12 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
04 September 2020 19:12
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman