DPR jamin Pasal 73 UU MD3 ditujukan untuk eksekutif, bukan DPR
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 pada UU MD3 No. 2 Tahun 2018, bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tetapi, pasal tersebut ditujukan untuk eksekutif.
"Itu pasal untuk pejabat (setiap orang), bukan untuk rakyat," tegas Fahri saat menerima delegasi Gerakat Kebangkitan Indonesia (GKI) yang dipimin bekas Wagub DKI Prajitno di Ruang Kerjanya Lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (20/3).
Maksud kedatangan delegasi GKI ke DPR RI, ingin menyampaikan petisi terkait dengan diundangkannya UU MD3. Petisi ini, menurut Prijanto berangkat dari adanya kegelisahan karena ada norma yang dicantum dalam UU tersebut, yakni Pasal 73 yang menyatakan bahwa DPR dapat memanggil setiap orang dengan menggunakan Kepolisian Republik Indonesia jika yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat DPR.
Belum usai Prijanto menyampaikan petisi, Fahri langsung menjelaskan panjang lebar bahwa soal Pasal 73 itu untuk pejabat pemerintah atau eksekutif, bukan untuk masyarakat yang kritis kepada DPR.
"Saya mau klirkan ini biar tuntas. Ini (kata setiap orang yang ada di Pasal 73) hanya salah tafsir saja. Sebetulnya itu ditujukan ke mitra kerja DPR," ucapnya lagi.
Sebab akhir-akhir ini, lanjut Fahri mengungkapkan, banyak pejabat yang tidak mau hadir jika diundang rapat oleh DPR. Contohnya, KPK yang menolak dipanggil dengan alasan bersifat independen, begitu pula Menteri BUMN yang tidak pernah memenuhi undangan DPR.
"Padahal, setiap lembaga negara yang anggarannya dibiayai oleh APBN, wajib datang jika dipanggil DPR sebagai badan pengawas pemerintah," tambahnya.
Sebetulnya, menurut Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, DPR itu harus diliberasi dari kungkungan eksekutif. "Bila perlu seperti di Amerika Serikat, dimana parlemennya bisa men-shutdown pemerintahannya," kata Fahri.
Karena itu, Fahri mengajak GKI untuk bekerjasama memberi sesuatu yang lebih besar kepada bangsa Indonesia
"Kalau saya lihat, GKI ini digroup WA-nya hari-harinya selalu mikirin rakyat, sementara pejabat nggak pernah mikir," ujarnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
20 Maret 2018 19:46 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
20 Maret 2018 19:46 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
20 Maret 2018 19:46 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman