DPR Imbau Pemerintah Anggaran APBN 2021 Lebih Efektif Dirasakan Masyarakat
DPR RI - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi pelaksanaan program kementerian/lembaga dalam merealisasikan APBN Tahun Anggaran 2021 pada masa pandemi Covid-19, agar seluruh program kebijakan dapat lebih efektif dan dirasakan manfaatnya bagi rakyat.
Kata Puan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan difokuskan pada evaluasi capaian kinerja anggaran kementerian/ lembaga tahun 2020 dan Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2021.
"DPR dapat memahami capaian realisasi anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2020 yang sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan dampaknya," kata Puan saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2020-2021 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).
Puan melanjutkan, pemerintah perlu melakukan refocusing dan penghematan untuk memenuhi kebutuhan APBN dalam penanganan vaksin, di mana anggaran vaksin sendiri saat ini ditaksir mencapai Rp70 triliun. Selain itu, refocusing dan penghematan juga dilakukan guna mengakselerasi pemulihan sosial dan ekonomi nasional dengan melanjutkan program prioritas nasional serta pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional.
"DPR juga terus mendukung langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang masih menjadi prioritas pada tahun anggaran 2021 ini," tutup politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dalam pidatonya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
11 Februari 2021 12:08 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
11 Februari 2021 12:08 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
11 Februari 2021 12:08 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
11 Februari 2021 12:08 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
11 Februari 2021 12:08
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman