DPR dukung pemerintah amankan Indonesia dari kejahatan siber

DPR RI - Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan, dunia kriminal kini dihiasi dengan kejahatan siber yang semakin meresahkan masyarakat. Karena itu, dirinya mengapresiasi dan bangga kepada pihak Polri yang berhasil membongkar kejahatan siber internasional dengan mengamankan 149 warga negara asing asal China di tiga lokasi berbeda. Yang mana, kini, mereka sudah dideportasi ke negara asalnya.

Menurutnya, kejadian tersebut harus membuat semua pihak semakin waspada. Dirinya juga meminta berbagai lembaga, khususnya Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan di setiap pintu masuk, baik bandara maupun pelabuhan.

"Mengantisipasi masuknya warga negara asing yang tidak mempunyai kelengkapan berkas maupun dicurigai mempunyai niat yang tidak baik datang ke Indonesia. Jangan sampai keramahan penduduk maupun luasnya wilayah Indonesia justru dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan tindak kejahatan," kata Novanto, Kamis (3/8).

Lanjut Novanto, tingginya pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menggiurkan bagi berbagai pihak untuk melakukan kejahatan siber. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta. Internet Security Threat Report tahun ini mempublikasikan Indonesia menduduki peringkat ke-17 dalam serangan terhadap jaringan internet.

"DPR mendukung penuh upaya pemerintahan Jokowi - JK dalam mengamankan kedaulatan Indonesia dari kejahatan Siber. Selain adanya unit khusus di Kepolisian yang menangani masalah kejahatan Siber, dibentuknya Deputi Bidang Intelijen Siber dalam Badan Intelijen Negara merupakan langkah maju dalam dunia spionase kita."

Novanto juga menyampaikan, kini, kejahatan siber internasional tak hanya menyasar keuntungan ekonomi, melainkan juga keuntungan politik seperti halnya yang banyak terjadi di Timur Tengah.

"Saya juga berharap, Badan Siber dan Sandi Negara yang akan beroperasi pada September 2017, dapat segera tancap gas sesuai tugas dan fungsinya. Kedaulatan Indonesia bukan hanya berada di darat, laut, maupun udara. Kita juga harus berdaulat dalam dunia Siber," pungkasnya.