DPR Dukung Jaksa Agung 'Bersih-bersih' di BUMN
Gedung DPR
Beberapa waktu lalu, Jakaa Agung (Kejagung) ST Burhanuddin menyampaikan bahwa lembaganya tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang berada di tubuh perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kini ada 2 perusahaan yang menjadi perhatian khusus, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Berdasarkan informasi, PT Krakatau Steel mempunyai proyek senilai 6 triliun yang mangkrak. Sedangkan untuk perkara Garuda Indonesia, pihak kejaksaan telah berkoordinasi dengan KPK.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Sahroni menyebut bahwa langkah ini sangat penting demi mewujudkan good governance di perusahaan pelat merah.
“BUMN ini seharusnya menjadi perusahaan kebanggaan negara, namun adanya duhaan kasus korupsi di tubuh BUMN ini menurut saya sangat mengecewakan. Karenanya saya sangat mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas hingga ke akarnya. Perlu dipahami akar masalah utama dari tindak korupsi yang kerap terjadi di perusahaan pelat merah tersebut apa sehingga merugikan negara triliunan rupiah,” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (2/3).
Sahroni juga berharap dengan adanya ketegasan dari Kejaksaan Agung, maka ke depannya akan terwujud BUMN Indonesia yang lebih sehat.
“Dengan adanya program bersih-bersih BUMN dari Pak Erick yang kemudian ditindak lanjuti dengan sangat baik oleh Kejaksaan, ya saya berharap ini menjadi titik terang untuk masa depan BUMN kita. Jangan ada lagi berita-berita korupsi di BUMN karena kita mau terwujudnya perusahaan negara yang sehat seperti yang diharapkan,” demikian Sahroni.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
02 Maret 2022 18:56 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
02 Maret 2022 18:56 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
02 Maret 2022 18:56
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman